INDOPOSCO.ID – Ketika pemerintah berbicara tentang bantuan sosial (bansos), persoalannya bukan hanya seberapa besar anggaran yang disiapkan, tetapi juga seberapa tepat bantuan itu menemukan orang yang membutuhkan. Karena itu, akurasi dan pemutakhiran data menjadi kunci agar kebijakan tidak salah sasaran.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Ia menekankan pentingnya penyempurnaan data, termasuk data desil, sebagai dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial.
“Kami berpesan agar proses penyempurnaan data, termasuk di dalamnya desil, kira-kiranya dibuat seakurat mungkin. Karena kami memahami bahwa itu sangat perlu berkaitan dengan pintu masuk untuk mendapatkan bantuan sosial,” kata Sabam.
Menurut Sabam, ketepatan data memiliki dampak langsung terhadap efektivitas kebijakan pemerintah. Data yang akurat dibutuhkan agar program yang dirancang tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar mampu menjangkau masyarakat sesuai kondisi dan kebutuhannya.
Posisi BPS pun dinilai strategis karena data yang dihasilkan menjadi salah satu pijakan pemerintah dalam merancang berbagai kebijakan. Karena itu, dukungan terhadap BPS perlu diarahkan untuk memperkuat kualitas, akurasi, serta pemutakhiran data secara berkelanjutan.
“Data yang akurat dibutuhkan agar kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan bantuan sosial, dapat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
Pesan tersebut disampaikan dalam rapat yang membahas program kerja dan anggaran BPS tahun anggaran 2027. Dalam pembahasan itu, Komisi X DPR RI menyatakan menerima pagu anggaran BPS RI tahun anggaran 2027 sebesar Rp6.476.751.392 ribu.
Selain itu, Komisi X juga menerima usulan tambahan anggaran sebesar Rp1.473.172.573 ribu. Kedua usulan tersebut selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam tahapan pembahasan anggaran berikutnya.
Di tengah pembahasan anggaran tersebut, akurasi data menjadi pekerjaan yang tidak kalah penting. Sebab, semakin tepat data yang digunakan, semakin besar peluang bantuan pemerintah sampai kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya. (her)
