METAFORA catur sering digunakan sebagai rujukan untuk menafsirkan manuver para elite di Indonesia: siapa menyingkirkan siapa, bidak mana yang dikorbankan, dan bagaimana skakmat dijalankan.
Namun, menganalisis kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan strategi konsolidasinya melalui kacamata catur kerap kali membawa asumsi pada kesimpulan yang keliru. Mengamati langkah-langkahnya sejauh ini, tampaknya ia tidak sedang bermain catur; melainkan memainkan permainan politik othello.
Othello merupakan permainan papan yang dikembangkan oleh Goro Hasegawa dari Jepang pada era 1940-an. Nama “othello” merujuk pada drama karya William Shakespeare dengan judul serupa yang ditulis pada 1603. Warna hitam dan putih dalam permainan ini menyimbolkan karakter utamanya: Othello yang berkulit hitam dan istrinya, Desdemona, yang berkulit putih. Dinamika membalikkan bidak satu per satu menuju kemenangan (atau kekalahan) sarat dengan intrik dramatis serta pembalikan nasib yang drastis.
Perbedaan mendasar antara catur dan othello terletak pada bagaimana lawan diperlakukan. Catur adalah permainan eliminasi; catur beroperasi dengan prinsip zero-sum game. Sebaliknya, othello tidak melibatkan eliminasi bidak. Bidak lawan mana pun yang berhasil diapit akan dibalik warnanya menjadi bidak sekutu.
Inilah filosofi yang mendasari arsitektur politik Prabowo. Strateginya adalah merangkul mantan lawan politik ke dalam sebuah koalisi tenda besar (big tent) yang tunggal dan inklusif.
Lanskap pasca-Pemilihan Presiden 2024 menjadi ilustrasi nyata dari taktik sandwich and flip (mengapit dan membalik) yang sedang bekerja. Prabowo tidak membiarkan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memantapkan posisi mereka di luar pemerintahan. Kedua “bidak” ini berhasil “dibalik” masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Prabowo juga menarik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke dalam koalisi untuk mencegah terbentuknya oposisi ideologis yang solid di parlemen.
Alih-alih memperlakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai rival yang harus diisolasi, ia tetap menjaga saluran komunikasi tingkat tinggi. Belum lama ini, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sendiri menolak label “oposisi”. Ia lebih memilih istilah penyeimbang untuk menegaskan hubungan istimewa antara dirinya dan Prabowo.
Dalam permainan othello, alih-alih memperebutkan petak di tengah papan, para pemain mengincar empat petak sudut. Begitu sudut dikuasai, bidak tersebut bersifat permanen dan tidak dapat dibalikkan lagi.
Pendekatan taktis ini terlihat dari fokus Prabowo dalam mengamankan pilar-pilar stabilitas strategis. Hal ini mencakup pengamanan legislatur yang mutlak; menjaga soliditas dan loyalitas lembaga pertahanan serta keamanan sebagai fondasi ketertiban nasional; serta mengukuhkan agenda-agenda seperti ketahanan pangan, hilirisasi energi, dan gizi nasional sebagai jangkar legitimasi publik.
Kendati demikian, tidak sedikit yang khawatir strategi “politik othello” menyimpan kerentanan institusional terutama di dalam ekosistem demokrasi liberal. Misalnya, ketika hampir semua partai politik merupakan pendukung pemerintah, fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berisiko tereduksi menjadi sekadar formalitas belaka.
Ketiadaan kekuatan penyeimbang di parlemen juga berisiko menggeser diskursus kritis langsung ke jalanan, kampus-kampus, dan media sosial. Selain itu, strategi big tent memerlukan kompromi-kompromi struktural, mulai dari kabinet kementerian yang membengkak hingga fragmentasi kepentingan birokrasi.
Untuk menyikapi kekhawatiran terkait melemahnya pengawasan legislatif, penting dipahami bahwa Indonesia beroperasi di bawah sistem presidensial multipartai yang berakar pada tradisi musyawarah-mufakat, bukan model parlementer Westminster yang membutuhkan oposisi terpolarisasi.
Mekanisme checks and balances telah bergeser dari oposisi antarfraksi menjadi sistem pengawasan internal. Perdebatan kritis, kompromi, dan penyesuaian regulasi diselesaikan di dalam kerangka koalisi sebelum kebijakan digulirkan, sehingga meminimalkan kebuntuan politik yang merugikan publik.
Selain itu, di era transparansi informasi ini, saluran partisipasi publik tidak lagi bergantung semata-mata pada representasi legislatif formal.
Dari sudut pandang ini, stabilitas koalisi legislatif formal justru memberi ruang bagi pemerintah untuk lebih responsif terhadap kritik publik dari pers, akademisi, dan masyarakat sipil.
Sementara itu, perluasan struktur kabinet semestinya dipandang sebagai strategi diferensiasi fungsional, bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan tanpa arah. Dengan kata lain, langkah ini bertujuan menjawab tantangan transformasi global yang kian kompleks.
Prabowo menerapkan taktik yang sama di kancah global. Daripada membiarkan Indonesia terseret sebagai pion pasif di tengah tarik-menarik antara Washington dan Beijing, Prabowo mengamankan “petak sudut” strategis yang memperkuat kedaulatannya, memastikan Indonesia tidak dapat didikte oleh hegemoni mana pun.
Hal ini terlihat, misalnya, dalam sintesis antara orientasi ekonomi condong ke Timur dan postur keamanan berorientasi Barat. Di satu sisi, Indonesia memperdalam kerja sama dengan Tiongkok terkait hubungan ekonomi, transfer teknologi industri, dan investasi di sektor hilir serta infrastruktur strategis. Di sisi lain, Indonesia memperkuat modernisasi pertahanan dan interoperabilitas dengan Amerika Serikat beserta para sekutunya.
Hal ini juga tecermin dari langkah aktif Indonesia untuk menjadi anggota blok BRICS yang mewakili belahan bumi selatan (Global South), sembari secara bersamaan menjalani proses aksesi ke Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), yang merupakan organisasi ekonomi negara-negara maju/Barat.
Prabowo juga secara konsisten menggeser posisi Indonesia menjadi inisiator di zona konflik, seperti Palestina, melalui Dewan Perdamaian (Board of Peace), sembari tetap aktif di forum-forum pertahanan global seperti IISS Shangri-La Dialogue, tempat berbagai proposal resolusi damai diajukan tanpa memihak salah satu kekuatan besar yang bersaing.
Pada akhirnya, “othello politik” menawarkan perspektif baru bahwa kekuasaan tertinggi tidak ditentukan oleh seberapa banyak lawan yang disingkirkan, melainkan oleh keterampilan seorang pemimpin dalam mengubah energi oposisi menjadi kekuatan pendorong stabilitas nasional, seraya tetap diuji oleh tantangan untuk menjaga ruang kritis yang esensial bagi kelangsungan demokrasi. []
