INDOPOSCO.ID – Bencana tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik. Di balik rumah yang roboh dan infrastruktur yang lumpuh, ada ancaman lain yang kerap datang bersamaan, yakni tekanan terhadap keuangan daerah.
Pemerintah kini ingin mengubah cara daerah menghadapi risiko tersebut. Bukan lagi sekadar bergerak setelah bencana terjadi, tetapi menghitung risikonya sejak jauh-jauh hari.
Langkah itu diwujudkan melalui peluncuran Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE), sebuah decision-support system yang menggabungkan pemodelan risiko bencana dengan perkiraan dampaknya terhadap perekonomian dan fiskal daerah.
ARISE diluncurkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan bersama United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) dan Institut Teknologi Bandung (ITB), dalam acara Official Launch of ARISE Dashboard and High-Level Policy Dialogue on Building Fiscal Resilience to Disaster Risks in Indonesia di Aula Nagara Dana Rakca, DJPK, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nufransa Wira Sakti, mengatakan bencana dapat menekan fiskal daerah dari dua arah sekaligus, yakni penerimaan berpotensi turun, sementara kebutuhan belanja justru meningkat. Karena itu, risiko bencana perlu dikelola secara terukur dan proaktif.
“Kita perlu menggeser paradigma dari post-disaster response menuju pre-disaster planning, dan dari financing losses menuju managing risks,” ujar Nufransa.
ARISE dirancang untuk menyajikan gambaran menyeluruh mulai dari hazard, exposure, vulnerability, potensi kerugian ekonomi, hingga dampak fiskal. Informasi tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah menentukan langkah mitigasi, menyiapkan pembiayaan, hingga merancang strategi risk transfer sebelum bencana terjadi.
“Bagi Pemerintah Pusat, ARISE menjadi salah satu basis kebijakan berbasis bukti dalam menyempurnakan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Implementasi awal ARISE dilakukan di Provinsi Bali. Sistem ini kemudian akan diperluas ke empat provinsi, yakni Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.
“Dalam jangka panjang, ARISE diharapkan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia guna memperkuat kapasitas daerah dalam mengantisipasi dampak fiskal bencana,” tutur Nufransa.
Peluncuran ARISE juga mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta mitra pembangunan internasional, termasuk DFAT Australia, Bank Dunia, dan Kantor Koordinator Residen PBB. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pengelolaan risiko fiskal bencana yang berbasis data, proaktif, dan berkelanjutan.
“Pemerintah berharap ARISE dapat menjadi langkah awal penguatan ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi guncangan bencana dan perubahan iklim, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan nasional,” tambahnya.
Dengan ARISE, pemerintah ingin memastikan satu hal, ketika bencana datang, daerah tidak baru mulai menghitung kerugian, tetapi sudah memiliki gambaran risiko dan strategi untuk menghadapinya. (her)
