INDOPOSCO.ID – Polemik challenge hafalan Surat Ad-Dhuha dengan hadiah minuman beralkohol dalam rangkaian festival The Sounds Project di kawasan Ancol belum juga mereda. Kali ini, sorotan datang dari Ketua Umum Pemuda Kota RI, Abu Bakar MBS, yang meminta klarifikasi pihak Newport dan pembawa acara (MC) tidak berhenti sebatas permohonan maaf, tetapi diuji dengan rekaman video yang kini beredar luas di masyarakat.
Sebelumnya, pihak Newport telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Newport menyebut insiden tersebut terjadi secara spontan setelah seorang pengunjung mengambil alih mikrofon dan menegaskan bahwa aktivitas itu bukan bagian dari program promosi perusahaan. Di saat bersamaan, perusahaan menyatakan akan melakukan evaluasi internal terhadap pengawasan kegiatan.
Bagi Abu Bakar, klarifikasi tersebut merupakan langkah awal, bukan akhir dari persoalan. Ia menilai masih ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab berdasarkan fakta di lapangan, terutama dengan mencocokkan keterangan pihak terkait dengan rekaman video, saksi, serta prosedur operasional yang berlaku.
“Permohonan maaf kami hargai, tetapi permohonan maaf bukan pengganti pemeriksaan fakta. Klarifikasi harus diuji dengan rekaman video, keterangan saksi, SOP, serta siapa yang bertanggung jawab di lapangan,” kata Abu Bakar kepada INDOPOSCO melalui gawai, Rabu (12/8/2026).
Menurut Abu Bakar, rekaman yang beredar menjadi salah satu titik penting untuk menelusuri apa yang sebenarnya terjadi di area booth. Dalam video tersebut, setelah seorang perempuan mengenakan atasan putih mengambil mikrofon dan challenge hafalan Surat Ad-Dhuha berlangsung, terdengar respons kegembiraan dari sejumlah orang di sekitar booth, termasuk sorakan “yeay”.
Meski demikian, Abu Bakar mengingatkan agar rekaman tersebut tidak ditafsirkan secara serampangan. Ia menegaskan, kemunculan seseorang dalam video tidak serta-merta membuktikan bahwa orang tersebut mengetahui ataupun menyetujui challenge yang berlangsung.
Abu Bakar mengatakan justru karena terdapat aktivitas yang berlangsung di ruang publik dan melibatkan pemberian hadiah, kronologi kejadian perlu dibuka secara lebih rinci. Ia mempertanyakan bagaimana sebuah aktivitas yang disebut spontan bisa berlangsung tanpa segera mendapatkan intervensi dari pihak yang bertanggung jawab.
“Kalau disebut murni spontan dan sama sekali bukan bagian dari program promosi, maka harus dijelaskan: mengapa aktivitas itu dapat berlangsung, siapa yang mengetahui, siapa yang mengawasi, mengapa tidak segera dihentikan, dari mana hadiah minuman beralkohol berasal, dan siapa yang menyerahkannya,” ujarnya.
Karena itu, Abu Bakar meminta aparat dan pihak terkait tidak hanya melihat potongan-potongan video yang beredar di media sosial. Menurutnya, rekaman harus diperiksa secara utuh kemudian dibandingkan dengan keterangan Newport, MC, event organizer (EO), petugas booth, serta saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian.
Pemeriksaan tersebut, lanjut dia, setidaknya harus mampu memetakan peran masing-masing pihak dalam rangkaian peristiwa. Mulai dari siapa yang memegang mikrofon, siapa yang memberikan instruksi, hingga siapa yang menyerahkan produk sebagai hadiah dalam challenge tersebut.
Menurut Abu Bakar, aspek pengawasan juga tidak boleh luput dari pemeriksaan. Jika terdapat petugas yang bertanggung jawab terhadap booth maupun aktivitas promosi, perlu diketahui apakah mereka berada di lokasi, mengetahui kejadian tersebut, atau melakukan tindakan tertentu ketika challenge berlangsung.
“Kalau klarifikasi benar, pemeriksaan akan membuktikannya. Kalau ada perbedaan antara klarifikasi dengan fakta lapangan, pemeriksaan juga harus mengungkapnya. Itulah fungsi hukum di Republik ini,” kata pria yang akrab disapa bang Abu itu.
Di luar persoalan siapa yang bertanggung jawab secara hukum, Abu Bakar juga menyoroti aspek kepatutan. Menurutnya, penggunaan hafalan ayat Al-Qur’an sebagai bagian dari challenge yang kemudian dikaitkan dengan hadiah minuman beralkohol menyentuh wilayah yang jauh lebih sensitif, terutama dalam konteks kehidupan beragama dan keIndonesiaan.
“Ayat suci bukan bahan gimmick. Ayat suci bukan alat sayembara promosi, Ayat suci bukan alat untuk mendapatkan hadiah minuman beralkohol ataupun hal apapun yang di haramkan oleh agama tersebut dan membuat marah netizen hingga menurut saya menodai sila-sila di dalam Pancasila,” tegasnya.
Kendati menyampaikan kritik keras, Abu Bakar menegaskan tidak ingin mengambil alih kewenangan aparat dengan membuat kesimpulan mengenai ada atau tidaknya unsur pidana. Baginya, kesimpulan hukum harus lahir dari proses pemeriksaan yang objektif dan didukung alat bukti yang sah.
Polemik tersebut juga menjadi perhatian tersendiri karena berlangsung pada bulan Agustus, bulan yang identik dengan peringatan kemerdekaan Indonesia. Abu Bakar meminta momentum tersebut menjadi pengingat agar penyelenggara kegiatan publik lebih berhati-hati ketika menggunakan simbol agama maupun simbol kebangsaan sebagai materi kuis, challenge, atau gimmick.
“Hari ini yang dipersoalkan adalah hafalan Al-Qur’an Surat Ad Dhuha. Jangan sampai ke depan muncul kuis atau challenge dengan simbol agama lain. Jangan sampai pula simbol hal berkaitan kebangsaan seperti Pancasila, Merah Putih, lagu kebangsaan, maupun nilai Dasar Negara diperlakukan dengan cara yang kurang ajar hanya demi mengejar sensasi viral mengejar views atau hadiah,” tutur Abu Bakar.
Menurut Abu Bakar, persoalan di booth tersebut seharusnya tidak dipandang sebagai insiden yang hanya berkaitan dengan satu lokasi di Jakarta. Ia menilai kejadian itu perlu menjadi evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kegiatan komersial di ruang publik, terutama terkait pengawasan konten, interaksi dengan pengunjung, penggunaan simbol keagamaan dan kebangsaan, serta mekanisme pengendalian ketika terjadi aktivitas di luar skenario.
“Jangan menunggu insiden kedua baru kemudian sistem diperbaiki,” tambahnya.(her)
