INDOPOSCO.ID – Bursa pengisian kursi Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) mulai menjadi perhatian. Salah satu nama yang belakangan mencuat adalah Norman Joesoef, pengusaha yang dikenal memiliki kiprah di sektor industri pertahanan. Meski demikian, sampai saat ini Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan sosok yang akan dipercaya menduduki posisi tersebut.
Wacana mengenai figur yang akan mengisi jabatan Wamenhan pun membuka ruang perdebatan, terutama mengenai apakah posisi tersebut harus ditempati oleh sosok berlatar belakang militer. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai, peluang bagi kalangan nonmiliter tetap terbuka selama figur yang dipilih mampu menjalankan tugas secara profesional.
“Apabila nantinya posisi tersebut diisi oleh sosok dari kalangan nonmiliter, saya kira hal itu tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang otomatis menimbulkan gesekan dengan TNI,” kata Dave dalam keterangannya, Minggu (9/8/2026).
Menurut Dave, persoalan utama bukan terletak pada seragam atau profesi asal seseorang, melainkan bagaimana pembagian peran dalam organisasi dijalankan. Kejelasan kewenangan, komunikasi yang efektif, serta kesamaan arah dalam menjalankan kebijakan pertahanan dinilai menjadi kunci agar koordinasi antara unsur sipil dan militer tetap solid.
“Yang utama adalah menjaga soliditas dan menempatkan kepentingan pertahanan negara di atas kepentingan lainnya,” jelas politisi Fraksi Partai Gokar tersebut.
Bagi Dave, latar belakang profesi tidak semestinya menjadi tiket tunggal untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang menduduki kursi Wamenhan. Jabatan tersebut, menurutnya, membutuhkan sosok yang bukan hanya memahami persoalan pertahanan, tetapi juga memiliki pengalaman dan kecakapan dalam mengelola koordinasi lintas pihak.
“Menurut saya, latar belakang militer maupun nonmiliter tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran. Posisi Wakil Menteri Pertahanan membutuhkan kompetensi, pengalaman, pemahaman terhadap isu strategis pertahanan, serta kemampuan membangun koordinasi yang baik,” ucap Dave.
“Dengan kapasitas tersebut, seorang Wamenhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan memberikan dukungan yang optimal kepada Menteri Pertahanan, terlepas dari latar belakang profesinya,” sambungnya.
Pandangan tersebut sekaligus menempatkan kompetensi sebagai salah satu faktor penting dalam melihat calon Wamenhan. Terlebih, posisi tersebut berada di tengah kebutuhan untuk menerjemahkan kebijakan strategis pertahanan ke dalam pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan terkoordinasi.
Namun, Dave mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan siapa yang akan menduduki kursi tersebut. Menurut dia, kewenangan untuk menentukan komposisi kabinet, termasuk posisi Wakil Menteri Pertahanan, sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Terkait wacana pengisian posisi Wakil Menteri Pertahanan, menurut saya, hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menentukan susunan dan kebutuhan kabinet,” tutur Dave.
Karena itu, berbagai nama yang beredar saat ini sebaiknya tidak dianggap sebagai keputusan final. Dave meminta semua pihak memberikan ruang bagi proses pengambilan keputusan yang masih berlangsung hingga Presiden mengumumkan sosok pilihannya secara resmi.
“Karena itu, kita perlu menunggu keputusan resmi dan tidak mendahului proses yang masih berjalan. Yang terpenting, siapa pun yang nantinya dipercaya harus memiliki kapasitas untuk menjawab kebutuhan organisasi dan memperkuat pelaksanaan kebijakan pertahanan nasional,” tambahnya. (her)
