INDOPOSCO.ID – Di ujung timur Indonesia, tempat jalur pelayaran nasional bertemu dengan kawasan perbatasan internasional, pengawasan laut menjadi salah satu kunci menjaga kedaulatan negara. Dari kawasan strategis inilah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kesiapan aparat Bea Cukai dalam mengawal perairan Indonesia sekaligus melindungi penerimaan negara.
Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (7/8/2026), Purbaya meninjau langsung Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Kupang. Kunjungan tersebut difokuskan untuk melihat kesiapan armada patroli, fasilitas pendukung, hingga kemampuan personel yang bertugas mengawasi wilayah laut di kawasan perbatasan timur Indonesia.
PSO Bea Cukai Kupang menjadi salah satu pangkalan strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor-Leste dan berdekatan dengan perairan Australia. Posisi tersebut membuat pangkalan ini memiliki peran penting dalam menjaga lalu lintas perdagangan sekaligus mencegah berbagai pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, pangkalan ini juga aktif mendukung patroli terpadu bersama TNI AL, Polairud, serta PSDKP. Bahkan, dalam kondisi tertentu, armada dan personelnya turut dilibatkan dalam operasi pencarian dan pertolongan (SAR) di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur.
Menurut Purbaya, pengawasan laut menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki jalur pelayaran sangat luas.
“Pengawasan laut harus terus diperkuat melalui modernisasi sarana operasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kompetensi personel agar mampu menjawab tantangan pengawasan di wilayah perbatasan yang semakin kompleks,” ujar Purbaya.
Sebagai bagian dari strategi pengawasan, Bea Cukai secara berkesinambungan menggelar Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Wallacea. Operasi ini didukung Kapal Patroli BC 7002 dan BC 20010 yang berpangkalan di PSO Bea Cukai Kupang.
Wilayah operasi membentang luas, mulai dari perairan Bali, Nusa Tenggara Barat, Maumere, Atapupu, hingga kawasan perbatasan Indonesia-Timor-Leste. Seluruh pengawasan dilakukan menggunakan pendekatan berbasis targeting agar pemeriksaan lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan armada patroli.
Meski baru beroperasi efektif selama enam bulan terakhir, PSO Bea Cukai Kupang telah dipercaya menjadi bagian penting dalam pelaksanaan operasi tersebut. Pada periode 21 April hingga 15 Juni 2026, Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Wallacea digelar dalam empat periode menggunakan dua kapal patroli.
Selama operasi berlangsung, petugas memantau aktivitas pelayaran dan melakukan 12 pemeriksaan terhadap berbagai jenis sarana pengangkut, mulai dari kapal niaga, kapal layar motor, hingga kapal nelayan.
Dalam salah satu operasi yang berlangsung pada 19 Mei hingga 1 Juni 2026 menggunakan Kapal Patroli BC 20010, petugas memonitor 52 kapal dan perahu yang melintasi wilayah pengawasan. Dari tiga sarana pengangkut yang diperiksa secara langsung, tidak ditemukan pelanggaran di bidang kepabeanan maupun cukai.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengawasan laut tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif melalui peningkatan kehadiran aparat di kawasan strategis yang rawan penyelundupan.
Karena itu, Purbaya menilai kesiapan personel menjadi faktor utama dalam menjaga efektivitas pengawasan di wilayah perairan Indonesia.
“Kita harus terus membangun kemampuan personel dan memperkuat penggunaan teknologi agar pengawasan semakin efektif serta mampu menjaga wilayah perairan Indonesia secara optimal,” tegas Purbaya.
Melalui kunjungan tersebut, Kementerian Keuangan kembali menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan laut sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara.
Ke depan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan terus memperkuat kapasitas pengawasan melalui modernisasi armada, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan intelijen, serta kolaborasi yang lebih erat dengan aparat penegak hukum dan berbagai instansi terkait.
Dengan langkah tersebut, sistem pengawasan laut Indonesia diharapkan semakin adaptif menghadapi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memastikan kehadiran negara tetap kuat di kawasan perbatasan timur. (her)
