INDOPOSCO.ID – Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional menjadi tonggak baru dalam upaya pemerintah memperkuat ekosistem usaha di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya menjadi payung hukum, tetapi juga mengarahkan lahirnya kolaborasi yang lebih erat antarinstansi, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga komunitas agar mampu mencetak wirausaha tangguh sekaligus membuka lapangan kerja yang berkualitas.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Riza Damanik, menjelaskan bahwa berbagai program kewirausahaan sebenarnya telah berjalan di banyak sektor. Namun, pelaksanaannya masih terpisah-pisah sehingga dampaknya belum optimal. Melalui Perpres tersebut, pemerintah ingin menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan kewirausahaan berlangsung lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Perpres Nomor 38 Tahun 2026 menjadi pedoman bersama dalam membangun ekosistem kewirausahaan nasional. Melalui regulasi ini, seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, asosiasi, komunitas, hingga masyarakat memiliki arah yang sama dalam mengembangkan kewirausahaan Indonesia,” ujar Riza di Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, pembangunan kewirausahaan tidak lagi dipandang semata sebagai upaya meningkatkan jumlah wirausaha, melainkan sebagai strategi memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui lahirnya wirausaha yang tangguh, inovatif, mampu berkembang, naik kelas, serta menjadi bagian dari rantai nilai industri nasional.
Riza menjelaskan Perpres Nomor 38 Tahun 2026 juga menetapkan Peta Jalan Kewirausahaan Nasional (PKN) hingga 2045 sebagai arah pengembangan kewirausahaan Indonesia. Peta jalan tersebut dibagi dalam empat tahap, yakni Penguatan Kewirausahaan (2025–2029), Akselerasi Kewirausahaan (2030–2034), Ekspansi Global Kewirausahaan (2035–2039), dan Kewirausahaan Indonesia Emas (2040–2045).
Setiap tahapan memiliki fokus yang berbeda, mulai dari penguatan regulasi dan ekosistem, mendorong wirausaha naik kelas, memperluas daya saing di pasar global, hingga menjadikan kewirausahaan sebagai motor transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Melalui peta jalan ini, rasio kewirausahaan nasional ditargetkan meningkat secara bertahap dari 3,6 persen pada 2029 hingga mencapai 8 persen pada 2045.
“Target rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,6 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045 bukan sekadar angka. Yang lebih penting adalah menghadirkan wirausaha yang inovatif, inklusif, berdaya saing, mampu menciptakan lapangan kerja, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia,” kata Riza.
Lebih lanjut, Riza menekankan, Perpres tersebut juga membawa perubahan paradigma dalam pengembangan kewirausahaan. Pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada penyelenggaraan pelatihan, tetapi membangun ekosistem yang mampu mendampingi perjalanan wirausaha secara menyeluruh, mulai dari tahap perintisan hingga menjadi usaha yang mapan dan berkelanjutan.
“Ekosistem kewirausahaan harus mampu menghadirkan kemudahan akses terhadap informasi, perizinan, inkubasi bisnis, inovasi, digitalisasi, pembiayaan, standardisasi, hingga akses pasar. Seluruh aspek tersebut tidak dapat dikerjakan sendiri oleh pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” tutur Riza.
Melalui pendekatan tersebut, setiap calon wirausaha maupun wirausaha akan memiliki jalur pengembangan yang lebih terarah sesuai dengan kebutuhan dan tahapan usahanya. Perpres ini juga memberikan perhatian khusus kepada enam kelompok wirausaha tematik yang menjadi prioritas pembangunan nasional, yakni wirausaha sosial, wirausaha teknologi, wirausaha perempuan, wirausaha pemuda, wirausaha desa, dan wirausaha ekonomi kreatif.
Riza menambahkan, penguatan kewirausahaan merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing bangsa. Semakin kuat ekosistem yang dibangun, semakin besar peluang lahirnya wirausaha berkualitas yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
“Kewirausahaan bukan hanya urusan UMKM, melainkan agenda strategis pembangunan nasional yang memerlukan gotong royong seluruh elemen bangsa. Ketika semakin banyak masyarakat mampu membangun usaha yang berkelanjutan, fondasi ekonomi Indonesia akan semakin kuat menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya. (her)
