INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan yang kuat, tetapi juga ditopang etika peradaban bangsa.
Menurutnya, berbagai instrumen hukum telah tersedia untuk memberantas korupsi, namun hasilnya belum maksimal karena lemahnya landasan moral dalam kehidupan berbangsa.
Pernyataan itu disampaikan Yusril saat menjadi pembicara pada peluncuran dan bedah buku seri pemikiran Menteri Agama Nasaruddin Umar di Auditorium Harun Nasution, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Yusril mengulas pemikiran Nasaruddin Umar dan menghubungkannya dengan kondisi ketatanegaraan serta penegakan hukum di Indonesia.
Ia mengenang pengalamannya saat menjabat Menteri Kehakiman dengan melakukan berbagai pembaruan regulasi antikorupsi. Menurutnya, negara telah memiliki perangkat hukum yang memadai untuk memerangi kejahatan luar biasa tersebut.
“Saya sudah mengubah Undang-Undang (UU) Korupsi menjadi sangat keras, memasukkan pasal gratifikasi, hingga mengajukan rancangan pembentukan KPK dan Pengadilan Tipikor. Namun, mengapa bangsa ini masih begini-begini saja? Jawabannya adalah karena etika peradaban bangsa kita belum hidup,” ujar Yusril.
Mengutip pandangan tokoh nasional Mohammad Natsir, Yusril menilai negara tidak cukup dibangun hanya dengan konstitusi, undang-undang, maupun teori demokrasi. Menurutnya, demokrasi dan sistem hukum membutuhkan fondasi moral yang bersumber dari nilai-nilai agama agar penyelenggaraan negara berjalan dengan baik.
Pada kesempatan yang sama, Yusril juga menyampaikan apresiasinya atas peluncuran tiga buku karya Menteri Agama Nasaruddin Umar berjudul Pikiran yang Memerdekakan, Simpul Pemikiran, serta Artikel & Opini. Ia menilai latar belakang akademik Nasaruddin menjadi modal penting dalam merespons berbagai persoalan sosial secara dinamis.
Karena itu, Yusril berharap Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Nasaruddin Umar dapat mengambil peran lebih strategis dalam menanamkan etika bangsa ke dalam penyelenggaraan negara, tidak sekadar berkutat pada urusan administratif.
Di tempat yang sama, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Asep Saepudin Jahar, mengatakan kehadiran sejumlah tokoh nasional di lingkungan kampus merupakan bagian dari upaya menjaga tradisi pembaruan pemikiran Islam yang selama ini berkembang di UIN Jakarta.
Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan bedah buku yang menghadirkan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amin Suyitno, Rektor UIN Sumatera Utara Nurhayati, pengajar Islamologi STF Driyarkara Budhy Munawar Rachman, serta penulis Rahmat Taufik Sipahutar, dipandu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Jakarta Alimun Hanif. (nas)
