INDOPOSCO.ID – Indonesia makin serius membangun pemerintahan digital sebagai fondasi baru dalam penyelenggaraan layanan publik. Transformasi ini tidak lagi dipandang sekadar digitalisasi administrasi, melainkan perubahan menyeluruh terhadap cara pemerintah bekerja, mengambil keputusan, hingga menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) bersama Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris sekaligus Executive Chairman Tony Blair Institute (TBI), Tony Blair, di Kantor Dewan Energi Nasional (DEN), Jakarta, Senin (6/7/2026).
Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa percepatan transformasi digital harus berjalan seiring dengan pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Menurutnya, kombinasi keduanya mampu memperkuat integrasi lintas sektor sekaligus menjawab berbagai persoalan pelayanan publik yang selama ini masih dihadapi pemerintah.
Digital Public Infrastructure (DPI) disebut menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem tersebut. Salah satu implementasi yang kini menjadi fokus pemerintah adalah pengembangan sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi.
“Penerapan pemerintah digital didukung dengan AI menjadi solusi terbaik untuk menjalankan setiap progam prioritas Presiden. Kita tidak ingin kehilangan momen, karena memang dengan pemerintah digital, kita bisa efisien, transparan dan mengurangi tatap muka,” kata Luhut.
Ia menambahkan, transformasi digital bukan sekadar menghadirkan teknologi baru, tetapi mengubah pengalaman masyarakat dalam memperoleh layanan pemerintah agar lebih sederhana, cepat, dan dapat dipercaya.
Sebagai langkah nyata, KPTDP telah menjalankan proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi. Program tersebut kini bersiap diperluas ke 42 kabupaten dan kota dengan tambahan Kota Batam serta Provinsi Bali. Pelaksanaan uji coba tersebut dinilai memberikan pembelajaran penting dalam mempercepat proses penyaluran bantuan sekaligus meningkatkan transparansi.
Ke depan, pemerintah berharap kolaborasi dengan Tony Blair Institute dapat memperluas pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) pada berbagai sektor strategis, mulai dari perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan hingga pembiayaan usaha.
Selain mendorong inovasi, pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap tata kelola AI melalui penguatan aspek keamanan, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah agar siap menghadapi era digital.
“Fokus kita pada ekosistem digital yang aman dan tepercaya bagi masyarakat serta penyusunan peraturan presiden mendatang untuk meresmikan kerangka kerja pemerintahan digital. Sebab AI berperan vital dalam menganalisis data dari identitas digital, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan penerimaan pajak,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Tony Blair memberikan apresiasi terhadap langkah Indonesia dalam membangun pemerintahan digital. Menurutnya, tantangan Indonesia tidak ringan karena memiliki jumlah penduduk yang besar dan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Namun, ia melihat fondasi teknologi yang dibangun pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.
“Bagian terpenting dari pemerintah digital adalah bagaimana penerapan teknologinya. Saya rasa Indonesia sudah memiliki itu, dimana tadi saya mendengar proses layanan administrasi yang dipangkas dari sebelumnya cukup lama menjadi beberapa hari saja,” ujar Tony Blair.
Blair menilai keberhasilan memangkas waktu layanan administrasi menjadi indikator penting keberhasilan reformasi birokrasi. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa transformasi digital tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pola pikir digital.
“Integrasi antar program pemerintah harus dijalankan, dan yang terpending bagaimana tim yang bergerak harus teredukasi serta memiliki mindset digital,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menekankan transformasi digital pemerintahan harus didukung oleh tata kelola data yang kuat melalui Digital Public Infrastructure (DPI). Infrastruktur tersebut mencakup identitas digital, mekanisme pertukaran data yang tepercaya, serta sistem pembayaran digital yang tetap mengedepankan perlindungan data pribadi dan keamanan siber.
Menurutnya, transformasi digital di sektor perlindungan sosial mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data, pembayaran digital, hingga Portal Perlindungan Sosial dalam satu alur layanan yang utuh. Pendekatan tersebut tidak hanya memindahkan proses manual ke platform digital, tetapi juga merancang ulang sistem pelayanan agar lebih sederhana, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Rini menegaskan langkah yang dilakukan pemerintah bukan semata-mata digitalisasi bantuan sosial, melainkan membangun fondasi sistem perlindungan sosial nasional yang lebih terintegrasi dan berpusat pada masyarakat.
Rini juga menilai keberhasilan transformasi digital harus dijaga melalui kebijakan yang konsisten, tata kelola yang efektif, kolaborasi antarlembaga, serta kelembagaan yang mampu memastikan keberlanjutan program di masa datang.
“Kami sangat menyambut baik keterlibatan mitra global, termasuk TBI, dalam upaya tersebut. Kepemimpinan anda yang telah lama teruji dalam reformasi sektor publik dan transformasi digital telah menginspirasi banyak negara, termasuk Indonesia. Dukungan anda selama ini terhadap transformasi digital Indonesia akan sangat berharga,” jelas Rini.(her)
