INDOPOSCO.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan Laporan Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II Tahun Anggaran 2026 dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (7/7/2026). Penyampaian laporan tersebut merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sekaligus bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam paparannya, Purbaya menegaskan APBN 2026 tetap menjadi instrumen utama pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung delapan agenda prioritas nasional. Fokus tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan dan energi, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, pembangunan desa serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, penguatan sistem pertahanan semesta, hingga percepatan investasi dan perdagangan global.
Selain menopang berbagai program prioritas, APBN juga diposisikan sebagai instrumen fiskal yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
“APBN 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata Kelola keuangan yang sehat, kredibel dan akuntabel,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, meski ketidakpastian global mulai mereda, sejumlah risiko masih membayangi perekonomian dunia. Namun, fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap solid. Pada triwulan I 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen secara tahunan, menjadi capaian triwulan pertama tertinggi sejak 2014. Inflasi Juni 2026 juga terjaga di level 3,34 persen (year-on-year).
Kondisi tersebut diperkuat oleh pertumbuhan kredit, likuiditas yang tetap memadai, arus modal asing yang kembali mencatatkan net inflow, serta posisi cadangan devisa yang terus menguat. Pemerintah bersama Bank Indonesia dan otoritas sektor keuangan akan terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas makroekonomi dan memperdalam pasar keuangan domestik.
Dari sisi fiskal, hingga semester I 2026 pendapatan negara telah mencapai Rp1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target APBN, naik 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan tersebut berasal dari perpajakan sebesar Rp1.187,8 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp271 triliun, didukung aktivitas ekonomi yang meningkat serta perbaikan tata kelola perpajakan, kepabeanan, dan layanan kementerian maupun Badan Layanan Umum.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau 43,1 persen dari pagu APBN, tumbuh 17,8 persen secara tahunan. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, subsidi dan kompensasi, serta transfer ke daerah guna memperkuat pelayanan publik.
Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN Semester I 2026 tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau setara 0,76 persen terhadap PDB dan masih berada pada level yang aman.
“Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian global, peran APBN sangat strategis sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat, dan kebijakan counter cyclical dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, adil dan merata,” jelas Purbaya.
Memasuki paruh kedua tahun ini, pemerintah memproyeksikan APBN tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas. Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.208,1 triliun atau 101,7 persen dari target, sedangkan belanja negara diproyeksikan sebesar Rp3.942,4 triliun atau 102,6 persen dari pagu APBN.
Dengan proyeksi tersebut, defisit APBN diperkirakan mencapai Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB, dengan pembiayaan anggaran sebesar Rp734,3 triliun.
Di akhir paparannya, Purbaya memastikan pemerintah akan menjaga APBN tetap sehat dan berkelanjutan sembari mengawal berbagai program prioritas seperti MBG, Revitalisasi Sekolah, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih. Sinergi belanja pemerintah pusat dan daerah juga akan terus diperkuat agar manfaat APBN semakin dirasakan masyarakat.
“APBN 2026 dijaga tetap sehat dan berkesinambungan, dengan pembiayaan anggaran yang efisien, defisit terkendali dalam batas aman sebesar 2,85 persen PDB untuk menjaga kredibilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” tutup Purbaya.(her)
