INDOPOSCO.ID – Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap berbagai program pembiayaan agar manfaatnya semakin tepat sasaran. Seiring bertambahnya jenis kredit program yang dijalankan, pengawasan dinilai harus dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi antarlembaga.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum Koordinasi Pengawasan (Forkorwas) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Deputi Bidang Akuntan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Iwan Taufiq Purwanto, mengatakan pola pengawasan juga harus berkembang mengikuti semakin beragamnya skema kredit yang disiapkan pemerintah.
Selain KUR, pemerintah kini mengembangkan sejumlah program pembiayaan lain, seperti Kredit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), hingga Kredit Program Perumahan yang memiliki sasaran strategis berbeda-beda.
“Masing-masing skema memiliki tujuan strategis, mulai dari memperluas akses pembiayaan UMKM, mendukung ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas industri, hingga mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat,” kata Iwan.
Ia menilai keberagaman skema tersebut harus diikuti dengan sistem pengawasan yang lebih menyeluruh. Karena itu, Forum Koordinasi Pengawasan dinilai perlu memperluas cakupan pengawasannya, tidak hanya terbatas pada KUR, tetapi juga seluruh kredit program pemerintah.
“Pengawasan tidak hanya diarahkan pada kepatuhan terhadap ketentuan, tetapi juga memastikan ketercapaian output dan outcome sehingga setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung tujuan pembangunan nasional,” tambahnya.
Dalam forum yang sama, Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Isabella Wattimena, menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi agar penyaluran KUR semakin efektif, berkualitas, dan berkelanjutan.
”Penyaluran kredit kepada sektor UMKM hingga Mei 2026 terus menunjukkan tren positif. Kredit UMKM tercatat mencapai sekitar Rp1.509,7 triliun atau sekitar 16,93% dari total kredit perbankan nasional. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh peningkatan kredit pada segmen usaha mikro dan menengah,” jelas Sophia.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menyampaikan bahwa Forkorwas KUR 2026 telah menyepakati empat agenda prioritas sebagai langkah lanjutan dalam memperkuat tata kelola program.
“Forkorwas KUR Tahun 2026 menetapkan empat prioritas tindak lanjut untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas penyaluran, serta memastikan program KUR memberikan manfaat yang optimal bagi pelaku UMKM dan perekonomian nasional,” terang Ferry.
Melalui penguatan koordinasi pengawasan tersebut, pemerintah berharap seluruh program kredit dapat berjalan lebih akuntabel, efektif, serta mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar, baik bagi pelaku usaha maupun pembangunan nasional secara keseluruhan. (her)
