INDOPOSCO.ID – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak semata-mata ditentukan oleh proses pendataan di lapangan. Menurutnya, keberhasilan juga sangat bergantung pada kemampuan pemerintah membangun komunikasi publik yang mampu meningkatkan pemahaman sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap tujuan sensus.
Hetifah menilai arus informasi yang beredar, khususnya di media sosial, masih dipenuhi berbagai narasi yang menyesatkan mengenai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi partisipasi masyarakat apabila tidak segera diantisipasi melalui sosialisasi yang lebih masif.
“Ada misalnya disinformasi terkait dengan bagaimana dampak dari sensus yang mungkin tidak sepenuhnya benar di media-media termasuk media sosial yang mungkin perlu diluruskan,” ujar Hetifah dalam laman resmi DPR RI, dikutip pada Senin (6/7/2026).
Ia menjelaskan, komunikasi yang jelas dan mudah dipahami akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat saat memberikan informasi kepada petugas sensus. Dengan begitu, data yang terkumpul dapat mencerminkan kondisi ekonomi nasional secara objektif dan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif.
“Sehingga nanti mereka yang mungkin akan menjadi pemberi informasi itu merasa lebih tenang, nyaman dan juga bisa memberikan data-data yang jujur apa adanya,” katanya.
Menurut Hetifah, masih ada pelaku usaha maupun masyarakat yang beranggapan data yang diberikan dalam sensus akan berkaitan langsung dengan kewajiban perpajakan atau konsekuensi administratif lainnya. Persepsi tersebut, kata dia, perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan.
“Mungkin ada yang menganggap bahwa sensus ekonomi ini nanti akan mempengaruhi nilai pajak yang harus mereka bayar atau juga mungkin terkait dengan berbagai hal lainnya yang dikhawatirkan oleh mereka. Nah ini yang mungkin perlu disosialisasikan lebih gencar kembali bahwa sensus ini pada akhirnya justru akan membuat kebijakan menjadi lebih tepat bagi para pelaku ekonomi,” tutur Hetifah.
Karena itu, ia mendorong pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif. Tidak hanya memperluas jangkauan informasi, pendekatan yang digunakan juga harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan para pelaku ekonomi agar pesan yang disampaikan benar-benar dipahami.
“Oleh sebab itu mungkin kita juga perlu memberikan informasi yang lebih luas, yang lebih tepat, yang lebih mengena dengan metode pemberian informasi yang juga lebih tepat sasaran kepada para pelaku ekonomi supaya mereka bisa menjadi pemberi informasi yang baik dan juga tidak khawatir atau ragu-ragu lagi,” ungkapnya.
Di sisi lain, Hetifah turut memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPS dan petugas lapangan yang tetap menjalankan tugas pendataan secara profesional di tengah berbagai tantangan, termasuk maraknya disinformasi yang berkembang di ruang digital.
Ia berharap dedikasi para petugas dapat menghasilkan basis data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan dapat diandalkan sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional di berbagai sektor.
“Selain itu juga kami memberikan semangat kepada para petugas untuk tetap bekerja dengan profesional dan dengan sungguh-sungguh semoga hasilnya bisa memberikan informasi yang tepat dan akurat terbarukan terkait ekonomi di Indonesia,” tambahnya. (her)
