INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin mempertanyakan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk latihan dasar militer (Latsarmil) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) bagi calon manajer program koperasi. Menurutnya, porsi biaya terbesar justru digunakan untuk kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan kompetensi pengelolaan koperasi.
Hasanuddin mengungkapkan, berdasarkan skema pelatihan yang disiapkan pemerintah, setiap peserta menjalani pendidikan selama 45 hari, terdiri atas 30 hari latihan militer dan 15 hari pembelajaran mengenai substansi koperasi.
Menurut perhitungannya, total biaya pelatihan mencapai sekitar Rp45 juta untuk setiap peserta. Dari jumlah tersebut, sekitar dua pertiga anggaran dialokasikan untuk pelaksanaan latihan militer.
“Sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi,” ujar TB Hasanuddin dalam siaran pers, dikutip pada Selasa (30/6/2026).
Sebagai mitra kerja Kementerian Pertahanan yang membidangi urusan pertahanan dan intelijen, Komisi I DPR turut mencermati pelaksanaan program tersebut. Hasanuddin menilai komposisi anggaran saat ini belum mencerminkan kebutuhan utama seorang manajer koperasi.
Ia menjelaskan, jika mengacu pada kebutuhan anggaran sekitar Rp5 juta untuk setiap tujuh hari pelatihan, maka biaya keseluruhan selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per peserta. Namun, sebagian besar dana justru terserap untuk latihan kemiliteran.
“Berdasarkan kriteria pelatihan untuk tujuh hari itu menghabiskan Rp5 juta per peserta, maka total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi,” jelas Hasanuddin.
Karena itu, ia menilai pemerintah dapat melakukan efisiensi anggaran dengan menghapus komponen latihan militer dan memfokuskan seluruh proses pelatihan pada peningkatan kemampuan manajerial peserta.
“Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta,” terangnya.
Hasanuddin memperkirakan, apabila skema tersebut diterapkan kepada seluruh calon manajer koperasi yang berjumlah 35.476 orang, potensi penghematan anggaran negara dapat mencapai triliunan rupiah.
Lebih jauh, ia menilai materi pelatihan seharusnya disusun berdasarkan kebutuhan riil seorang manajer koperasi, mulai dari pengelolaan usaha, tata kelola keuangan, pemasaran, hingga pemberdayaan masyarakat.
“Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Hasanuddin mendorong pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh desain pelatihan calon pengelola koperasi agar anggaran yang digelontorkan lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta menghasilkan sumber daya manusia yang profesional sesuai kebutuhan pengelolaan koperasi.(her)
