INDOPOSCO.ID – Pemerintah memastikan program Sekolah Rakyat, Sekolah Negeri, dan Sekolah Garuda tidak berjalan sendiri-sendiri. Ketiga program tersebut dirancang sebagai satu ekosistem pendidikan nasional untuk memperluas akses, meningkatkan mutu, sekaligus mewujudkan pemerataan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.
Pemerintah menekankan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat bukan untuk menggantikan sekolah negeri, melainkan menjadi pelengkap bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan pendidikan.
Tenaga Ahli Menteri Sosial (Mensos) Andy Kurniawan, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan bentuk afirmasi pemerintah bagi kelompok invisible people, yakni masyarakat yang terkendala mengenyam pendidikan akibat persoalan sosial dan ekonomi.
“Program ini terintegrasi dengan berbagai kementerian. Kemendikdasmen menyusun kurikulum, Kementerian PUPR membangun sarana fisik, sementara pemerintah daerah menyiapkan lahan. Semuanya menjadi bagian dari ekosistem pendidikan bersama sekolah negeri dan Sekolah Garuda,” ujar Andy dalam keterangan, Sabtu (27/6/2026).
Pemerintah juga, dikatakan dia, telah menyiapkan peta jalan pengembangan Sekolah Rakyat dengan target pembangunan 100 sekolah baru setiap tahun hingga mencapai 500 lokasi pada 2029.
Menurut Andy, program tersebut tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga siswa melalui bantuan sosial dan Koperasi Desa Merah Putih agar keluarga penerima manfaat dapat meningkat kondisi ekonomi dan sosialnya.
Ia menyebut ada tiga semangat utama yang menjadi landasan Sekolah Rakyat, yakni memuliakan masyarakat kecil, menjangkau kelompok yang selama ini belum tersentuh layanan pendidikan, serta membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mengubah masa depan mereka.
“Stigma bahwa karena miskin tidak bisa maju harus dihapus. Mereka harus yakin bisa bersaing, mengangkat derajat keluarganya, menjadi agen perubahan, dan berkontribusi bagi bangsa,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, pengamat pendidikan Alpha Amirrachman menilai pembagian peran antara Sekolah Negeri, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda merupakan strategi yang tepat untuk mempersempit kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membantu memutus rantai kemiskinan antargenerasi, khususnya bagi sekitar 3,4 juta anak yang masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Di sisi lain, kolaborasi lintas kementerian juga dinilai akan memperkuat penyelarasan kurikulum dan standardisasi mutu pendidikan.
Ia menambahkan, penguatan kualitas pendidikan perlu dibarengi dengan pembekalan keterampilan masa depan, seperti literasi kecerdasan buatan (AI) dan data science, agar lahir sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. “Kami optimistis kolaborasi lintas sektor tersebut akan mempercepat terwujudnya Generasi Emas 2045,” katanya.
“Pemerintah di saat yang sama, juga memprioritaskan revitalisasi sekolah negeri. Sehingga tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal dari akses pendidikan berkualitas,” imbuhnya. (nas)
