INDOPOSCO.ID – Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta PT PLN (Persero) menjelaskan secara terbuka kepada publik mengenai penyebab pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, ia mendorong PLN segera melakukan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.
Menurut Puan, pemadaman listrik yang berlangsung cukup lama dan berulang telah menimbulkan gangguan serius terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik.
“Saya sudah mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa karena gangguan pasokan batu bara dan gangguan teknis pada PLTU. Hal ini tentunya menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/6/2026).
Sebagaimana diketahui, PLN sebelumnya menjelaskan bahwa gangguan pasokan batu bara berkalori menengah (medium range coal) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pasokan listrik. Selain itu, terdapat kendala teknis pada dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) besar milik perusahaan listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) yang menjadi mitra PLN.
Persoalan tersebut bahkan telah dilaporkan langsung oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam laporannya, Darmawan menyebut kondisi sistem kelistrikan di Jawa mulai membaik sehingga pemadaman bergilir secara bertahap dapat dikurangi.
Puan mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan PLN dalam memulihkan pasokan listrik dan menjaga stabilitas sistem kelistrikan nasional. Ia juga memberikan penghargaan kepada para petugas lapangan yang bekerja memulihkan jaringan di berbagai daerah.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa upaya pemulihan tidak boleh menghentikan proses evaluasi menyeluruh terhadap penyebab gangguan yang terjadi.
“Akar masalah penyebab gangguan yang berdampak luas bagi masyarakat harus diketahui secara transparan,” tegasnya.
Selain meminta keterbukaan informasi, Puan juga menyoroti dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, pemadaman listrik bukan sekadar mematikan lampu, tetapi juga menghentikan aktivitas ekonomi yang menjadi sumber penghidupan banyak keluarga.
“Saya mengimbau agar PLN dapat memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir dan melindungi kepentingan masyarakat yang terdampak langsung, mulai dari UMKM, industri, rumah sakit, hingga sektor pelayanan publik,” ujarnya.
Puan mencontohkan berbagai keluhan masyarakat yang bermunculan selama pemadaman bergilir berlangsung. Mulai dari pedagang makanan yang kehilangan kesempatan berjualan, penjual es yang mengalami kerugian akibat produk mencair, hingga pelaku usaha rumahan yang terpaksa membuang bahan produksi karena tidak dapat disimpan dengan baik.
Dampaknya juga dirasakan di tingkat rumah tangga. Banyak keluarga harus menghadapi kondisi panas berkepanjangan akibat padamnya listrik, sementara sebagian ibu menyusui dilaporkan kehilangan stok ASI perah karena freezer tidak berfungsi selama pemadaman.
Tak hanya itu, pekerja yang mengandalkan internet untuk bekerja dari rumah juga mengalami gangguan produktivitas akibat terputusnya pasokan listrik.
Menurut Puan, fenomena tersebut menunjukkan bahwa energi listrik telah menjadi kebutuhan mendasar yang menopang hampir seluruh aktivitas masyarakat modern.
“Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek produktivitas masyarakat dan keberlangsungan ekonomi keluarga,” katanya.
Lebih jauh, Puan menilai peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi besar terhadap tata kelola sektor energi nasional. Ia mengingatkan bahwa ketahanan energi merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, industri, dan kualitas pelayanan publik.
“Insiden ini harus menjadi pelajaran untuk memperkuat tata kelola sektor energi nasional. Ketahanan energi merupakan pondasi penting bagi investasi, industri, dan pelayanan publik,” tegasnya.
Puan juga mengingatkan bahwa kelompok yang paling rentan terdampak dalam setiap gangguan layanan publik adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan pelaku usaha kecil yang tidak memiliki sumber energi cadangan seperti generator listrik.
“Bagi pedagang kecil, warung makan, UMKM rumahan, dan pekerja informal, listrik adalah satu-satunya sumber energi yang tersedia. Setiap jam pemadaman berarti potensi kehilangan pendapatan,” ujarnya.
Karena itu, DPR berharap PLN tidak hanya fokus pada pemulihan jangka pendek, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh agar gangguan serupa tidak kembali terjadi dan tidak menghambat aktivitas ekonomi masyarakat di masa mendatang.
“Dampak pada ekonomi kerakyatan harus menjadi perhatian dalam sektor pelayanan publik. Kami berharap ada evaluasi besar-besaran dari persoalan pemadaman listrik bergilir ini agar ke depan jangan sampai terjadi lagi,” pungkas Puan. (dil)
