INDOPOSCO.ID – DPR RI bergerak cepat merespons berbagai aduan konflik agraria yang disampaikan Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA). Dalam audiensi yang digelar di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026), Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang menimpa masyarakat di sejumlah daerah.
Beragam kasus yang disampaikan KNARA mencakup konflik tanah adat Suku Anak Dalam di Jambi, sengketa lahan yang melibatkan korporasi di Riau, hingga persoalan pemukiman warga yang masuk dalam kawasan hutan. Selain itu, DPR juga menyoroti dugaan penyalahgunaan data masyarakat dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terjadi di Indragiri Hulu.
Menurut Saan, persoalan tersebut perlu diurai secara menyeluruh agar masyarakat memperoleh kejelasan dan perlindungan hukum.
“Konflik yang berkaitan dengan BSI yang nama-nama masyarakatnya dipakai, tetapi mereka tidak menikmati kreditnya dan justru menerima tagihan, akan kami telusuri lebih lanjut. Ini harus diurai secara jelas agar masyarakat mendapatkan keadilan,” ujarnya usai audiensi.
Tak hanya menyangkut sengketa lahan, pertemuan tersebut juga mengungkap berbagai persoalan sosial dan kemanusiaan yang dihadapi warga terdampak konflik agraria. Karena itu, DPR menilai diperlukan langkah cepat dan terkoordinasi untuk mencari solusi yang komprehensif.
Sebagai tindak lanjut, Tim Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria DPR RI akan segera menggelar rapat kerja dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Pansus akan bekerja lintas komisi dan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian serta lembaga, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Kehutanan, hingga sektor perbankan.
Saan yang juga menjabat Ketua Pansus Reforma Agraria DPR RI memastikan rapat kerja tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang telah dilaporkan masyarakat.
“Pada prinsipnya, minggu depan kami akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini melalui rapat tim Pansus dan mengundang seluruh pihak terkait. Karena persoalan ini menyangkut lintas komisi dan lintas lembaga pemerintahan, maka perlu penanganan yang terintegrasi,” tegasnya.
Politikus Fraksi Partai NasDem itu juga menegaskan bahwa DPR RI tetap solid dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, terlepas dari dinamika politik yang berkembang di parlemen.
Menurutnya, seluruh fraksi memiliki komitmen yang sama untuk memastikan berbagai persoalan agraria yang selama ini membebani masyarakat dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan.
“Apa pun aspirasi dan keluhan yang masuk ke DPR, seluruh fraksi tetap solid dan memiliki sikap yang sama untuk menyelesaikannya bersama-sama,” pungkas Saan.
Langkah cepat DPR ini diharapkan menjadi titik awal percepatan penyelesaian konflik agraria yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu persoalan mendasar di berbagai daerah, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak.(dil)
