INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendesak pemerintah dan PT PLN (Persero) untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat terkait maraknya pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting untuk menghindari spekulasi dan mengurangi keresahan publik akibat gangguan pasokan listrik yang terus berulang.
“Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah daerah makin lama semakin sering terjadi dan sangat membebani masyarakat,” kata Mufti dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).
Sejak awal Juni 2026, sejumlah wilayah dilaporkan mengalami pemadaman listrik bergilir. PLN menjelaskan bahwa gangguan pada pembangkit dan kegiatan pemeliharaan sistem menyebabkan berkurangnya kapasitas pasokan listrik sehingga diperlukan manajemen beban di beberapa daerah. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mengakui sempat terjadi kendala pasokan batu bara kalori menengah yang dibutuhkan sejumlah pembangkit listrik.
Menanggapi kondisi tersebut, Mufti menilai pemerintah dan PLN perlu menyampaikan informasi secara utuh dan komprehensif agar masyarakat memahami penyebab sebenarnya dari gangguan yang terjadi.
“Pemerintah dan PLN harus memberikan penjelasan secara transparan dan komprehensif mengenai insiden pemadaman listrik bergilir ini,” tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Mufti juga menyoroti dampak luas yang ditimbulkan akibat pemadaman listrik, mulai dari terganggunya aktivitas rumah tangga, proses belajar mengajar, hingga kegiatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, pemadaman yang berlangsung dalam waktu lama berpotensi menimbulkan kerugian, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada pasokan listrik.
“Pemadaman listrik yang berlangsung lama dan berulang tentu menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mufti mengingatkan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar yang menopang hampir seluruh aktivitas masyarakat. Karena itu, kualitas pelayanan kelistrikan harus menjadi perhatian utama pemerintah dan PLN.
Ia menegaskan, keberhasilan transformasi BUMN tidak hanya diukur dari pencapaian bisnis, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan layanan publik yang andal dan berkualitas.
“Transformasi BUMN harus mampu menghadirkan layanan yang andal bagi masyarakat. Dalam sektor ketenagalistrikan, ukuran yang paling mudah dilihat publik adalah apakah listrik tersedia secara stabil ketika dibutuhkan,” katanya.
Untuk itu, Mufti meminta pemerintah dan PLN segera mengambil langkah konkret guna mengatasi persoalan tersebut sekaligus memastikan kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
“Masyarakat membutuhkan kepastian dan solusi nyata agar pemadaman listrik bergilir tidak terus terjadi,” pungkasnya.(dil)
