INDOPOSCO.ID – Pemerintah kembali memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring ancaman El Nino yang diperkirakan meningkat pada 2026.
Melalui Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla Tahun 2026 bertema “Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027” di Jakarta, pada Kamis (18/6/2026), Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
Menurut Djamari, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut ketahanan nasional karena berdampak pada masyarakat hingga hubungan diplomatik akibat kabut asap lintas negara.
“Maka dari itu, pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat,” ungkap Djamari.
Ia mengingatkan bahwa musim kemarau yang dipengaruhi El Nino berpotensi meningkatkan kekeringan, menurunkan curah hujan, memicu bertambahnya titik panas, dan memperbesar risiko kebakaran.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, karena itu, tema Rakorsus tahun ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pengendalian karhutla hanya dapat dicapai melalui sinergi nasional yang kuat,” jelas Djamari.
Sebagai respons, pemerintah mengaktifkan kembali Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 yang akan menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi dari pusat hingga daerah.
“Pendekatan yang digunakan bukan lagi pendekatan sektoral, melainkan pendekatan kolaboratif nasional yang menempatkan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, dan kepentingan negara sebagai prioritas utama,” ungkap Djamari.
Pemerintah juga memberi perhatian khusus kepada enam provinsi rawan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Wilayah-wilayah tersebut dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi karena karakteristik lahan gambut, luas kawasan hutan dan perkebunan, serta kondisi cuaca saat kemarau.
Selain memperkuat pencegahan, Djamari meminta optimalisasi operasi udara untuk mendukung upaya pengendalian di lapangan.
“Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengendalian karhutla, karena itu, saya minta seluruh jajaran terus meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi, dan tidak menunggu sampai kebakaran terjadi,” jelas Djamari.
Reaktivasi Desk Karhutla, lanjutnya, diarahkan untuk memperkuat konsolidasi nasional, meningkatkan kesiapan sumber daya, mempererat sinergi lintas sektor, dan menghadapi potensi El Nino 2026–2027 secara terpadu.
Pada tahun ini, pemerintah menetapkan tiga sasaran utama, yaitu mencegah karhutla berskala besar, menghindari bencana asap lintas wilayah maupun lintas negara, serta memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
“Jangan lengah, jangan lelah, jangan bosan, dan jangan lesu. Ini persoalan bangsa yang berpengaruh luas pada kehidupan bangsa di segala bidang, hingga kehormatan negara,” tambahnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, menyampaikan bahwa El Nino saat ini masih berada pada kategori moderat meski hujan masih turun di sejumlah daerah. Namun, fenomena tersebut diperkirakan menguat mulai Juli hingga September 2026, mencapai puncak pada Oktober sebelum berangsur melemah ketika musim hujan datang pada November.
“Bulan-bulan ke depan perlu menjadi perhatian serius karena intensitas El Nino diperkirakan terus meningkat. Oleh karena itu, kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat sejak dini,” kata Tri.
Ia menambahkan, mitigasi terus dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca untuk pembasahan lahan dan pencegahan karhutla. Hingga kini, operasi tersebut telah berlangsung selama 141 hari dengan total 225 sortie penerbangan di berbagai wilayah prioritas. (her)
