INDOPOSCO.ID – Pemerintah memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi melalui peluncuran Program E-Learning ASN Berintegritas, sebuah platform pembelajaran digital yang dirancang untuk menanamkan budaya antikorupsi, meningkatkan kesadaran etika, dan memperkuat integritas aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia.
Program yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut dikembangkan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan integritas ASN tidak dapat dibangun secara instan, melainkan melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan.
“Peluncuran program E-Learning ASN Berintegritas hari ini menjadi penting sebagai upaya bersama untuk memperkuat budaya integritas dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik,” kata Rini saat Peluncuran Program E-Learning ASN Berintegritas di Kantor LAN RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Rini memaparkan lima pilar strategis yang menjadi fondasi penguatan integritas ASN di Indonesia.
Pilar pertama adalah menjadikan integritas sebagai fondasi utama reformasi birokrasi nasional.
Menurutnya, setiap kebijakan dan penyederhanaan proses bisnis yang dilakukan pemerintah harus mengedepankan nilai-nilai antikorupsi agar reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada tata kelola yang bersih.
Pilar kedua adalah membangun budaya kerja ASN yang profesional dan melayani sesuai nilai dasar BerAKHLAK. Melalui program e-learning ini, ASN didorong meninggalkan budaya dilayani dan memperkuat budaya melayani masyarakat tanpa praktik gratifikasi.
Selanjutnya, pilar ketiga menempatkan integritas sebagai bagian dari pengembangan kompetensi ASN. Menariknya, peserta yang menyelesaikan seluruh modul pembelajaran akan memperoleh sertifikat resmi dari LAN yang dapat dikonversi menjadi jam pelajaran (JP), sehingga aspek moral dan integritas mendapat pengakuan yang setara dengan peningkatan kompetensi teknis.
Pilar keempat berkaitan dengan pemerataan akses pembelajaran bagi seluruh instansi pemerintah. Menyikapi masih terbatasnya fasilitas pembelajaran digital di banyak pemerintah daerah, pemerintah telah menyiapkan sistem terpadu nasional Smart ASN yang dapat dimanfaatkan seluruh instansi.
Adapun pilar kelima adalah penguatan kebijakan nasional dan peran strategis Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, Kementerian PANRB akan menerbitkan Surat Edaran yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah mengikuti program tersebut. Sementara itu, capaian partisipasi ASN akan dipantau melalui dashboard monitoring INDATA KPK.
Rini menegaskan bahwa reformasi birokrasi sejatinya diukur dari kualitas pelayanan yang diterima masyarakat, bukan sekadar banyaknya regulasi yang diterbitkan.
“Ketika seorang warga di pelosok mendapatkan pelayanan cepat tanpa syarat ‘uang administrasi’, di situlah integritas kita berbicara. Tidak ada ruang bagi aparatur berkinerja tinggi namun berintegritas rendah untuk mengelola pemerintahan ini,” tegasnya.
Sebelum diluncurkan secara nasional, program ini telah diuji coba pada 12 instansi pemerintah. Hasilnya menunjukkan antusiasme yang tinggi dari para ASN.
Dari target awal sebanyak 56.788 ASN, realisasi peserta yang berhasil menyelesaikan pembelajaran mencapai 62.750 ASN atau melampaui target yang ditetapkan.
Dalam program tersebut, ASN dibekali berbagai materi terkait pengenalan dan pencegahan korupsi, pengambilan keputusan yang etis, hingga peran sebagai agen perubahan dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan kerja.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai integritas merupakan fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang berkualitas.
Menurutnya, kualitas suatu negara sangat ditentukan oleh integritas sumber daya manusia yang menjalankan pemerintahan.
“Negara dipersepsikan masyarakat melalui pelayanan ASN yang mereka temui setiap hari. Integritas menjadi pembeda antara pelayanan yang menghadirkan keadilan dan pelayanan yang justru melukai kepercayaan publik,” ujar Setyo.
Peluncuran E-Learning ASN Berintegritas menjadi langkah strategis pemerintah untuk membangun birokrasi yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berkarakter kuat, profesional, dan bebas dari praktik korupsi. Dengan kewajiban partisipasi yang akan diterapkan secara nasional, program ini diharapkan mampu memperkuat budaya integritas hingga ke seluruh lini pelayanan publik di Indonesia. (rmn)
