INDOPOSCO.ID Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah segera memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebih panjang dan berpotensi memicu krisis air bersih, gangguan produksi pangan, serta peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Puan, meluasnya kekeringan di sejumlah wilayah harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar dampaknya tidak berkembang menjadi krisis yang membebani masyarakat maupun keuangan negara.
“Kekeringan yang semakin meluas saat ini harus segera disiasati dengan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir dampak di berbagai sektor. Apalagi masyarakat di sejumlah daerah sudah mengalami krisis air bersih,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/6/2026).
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sedikitnya tiga kabupaten di Pulau Jawa telah mengalami krisis air bersih, yakni di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bogor. Kondisi tersebut dilaporkan berdampak pada lebih dari 1.600 warga akibat berkurangnya ketersediaan air bersih.
Puan menilai penanganan kekeringan tidak cukup hanya melalui distribusi bantuan air bersih, tetapi juga harus dibarengi pembangunan infrastruktur jangka panjang yang mampu meningkatkan ketahanan daerah terhadap krisis air.
Ia mendorong pemerintah memperluas program konservasi sumber daya air, seperti pembangunan sumur resapan, embung, serta sistem pemanenan air hujan (rainwater harvesting) di wilayah-wilayah yang selama ini rentan mengalami kekeringan.
“Untuk daerah rawan kekeringan, harus ada mitigasi yang dilakukan dari hulu hingga hilir. Infrastruktur penampungan dan pengelolaan air perlu diperkuat agar masyarakat tidak selalu menghadapi persoalan yang sama setiap musim kemarau,” katanya.
Selain sektor air bersih, Puan juga mengingatkan dampak kekeringan terhadap sektor pertanian yang berpotensi mengganggu produksi pangan nasional. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan kelompok tani untuk menyusun strategi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Menurutnya, setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda sehingga langkah mitigasi harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar lebih efektif.
Peringatan tersebut disampaikan seiring prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang menyebut musim kemarau tahun 2026 berpotensi berlangsung hingga tujuh bulan di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang diperkirakan meningkatkan risiko kekeringan, krisis air, hingga kebakaran hutan dan lahan dengan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus 2026.
Puan menegaskan bahwa informasi dan prediksi iklim yang telah disampaikan BMKG harus menjadi dasar penyusunan kebijakan lintas sektor, mulai dari ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pengelolaan sumber daya air, perlindungan sosial, hingga pelestarian lingkungan.
“Data dan prediksi iklim tidak boleh berhenti sebagai informasi semata. Pemerintah harus menerjemahkannya menjadi langkah mitigasi yang konkret dan terukur sebelum dampaknya dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menilai keberhasilan pemerintah menghadapi musim kemarau tidak hanya diukur dari kecepatan merespons saat krisis terjadi, tetapi juga dari kemampuan mencegah risiko sejak dini melalui perencanaan yang matang.
Karena itu, ia meminta adanya koordinasi yang lebih kuat antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar seluruh langkah antisipasi berjalan berdasarkan skenario risiko yang sama.
Puan juga mengingatkan pemerintah daerah untuk sigap memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan maupun karhutla, terutama kelompok rentan yang tinggal di wilayah rawan bencana.
“Langkah antisipasi harus berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Negara harus hadir memastikan warga mendapatkan bantuan dan perlindungan ketika menghadapi dampak kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya.(dil)
