INDOPOSCO.ID – Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan berbagai pihak. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melalui surat terbuka meminta Kepala BGN yang baru, Nanik Deyang, menjadikan 100 hari pertama masa jabatannya sebagai momentum pembenahan total Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua YLKI Niti Emiliana menegaskan, program MBG masih dibayangi sejumlah persoalan serius, mulai dari kasus keracunan massal, lemahnya transparansi pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga tata kelola BGN yang terus menuai kritik dari masyarakat.
“Seratus hari pertama kepemimpinan Nanik Deyang akan menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa BGN mampu bertransformasi menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, serta benar-benar menempatkan keselamatan dan kepentingan konsumen, khususnya anak-anak Indonesia, sebagai prioritas utama (MBG,red),” ujar Niti dalam keterangan, Kamis (11/6/2026).
YLKI menyampaikan tujuh tuntutan yang dinilai harus menjadi fokus utama BGN dalam 100 hari pertama kepemimpinan baru tersebut. Di antaranya meminta reformulasi tata kelola MBG secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pengawasan hingga evaluasi program.
Menurut dia, dengan alokasi anggaran MBG mencapai sekitar Rp268 triliun pada 2026, pemerintah wajib memastikan dana tersebut benar-benar berdampak pada perbaikan gizi anak dan tidak menggerus esensi anggaran pendidikan.
“Pembukaan SPPG diminta dilakukan berdasarkan kebutuhan objektif, peta kerawanan gizi, kesiapan infrastruktur, dan kapasitas pengelola, bukan karena faktor kedekatan politik maupun pertimbangan subjektif lainnya,” terangnya.
Lalu, YLKI juga menargetkan nihil kasus keracunan dalam 100 hari pertama kerja Kepala BGN yang baru. Desakan ini muncul setelah ribuan anak dilaporkan menjadi korban keracunan yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan MBG di sejumlah daerah.
“Kami menilai keselamatan anak harus menjadi prioritas utama melalui penguatan pengawasan, peningkatan standar keamanan pangan, audit berkala dapur MBG, serta sistem mitigasi risiko yang lebih efektif,” katanya.
Organisasi perlindungan konsumen ini juga meminta transparansi penuh terkait pengelolaan SPPG dan dapur MBG. Kemudian YLKI juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengejar kuantitas.
“Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada output, tetapi juga outcome program,” tegasnya.
Ia mengatakan, YLKI juga menyoroti pentingnya penyediaan layanan trauma healing bagi anak-anak korban keracunan dan keluarganya. Menurutnya, dampak keracunan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis yang berpotensi menimbulkan ketakutan terhadap makanan MBG di masa mendatang.
“BGN diminta lebih terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat,” ucapnya.
“Kami juga mendorong pembangunan sistem pengaduan konsumen nasional yang mudah diakses dan cepat ditindaklanjuti,” imbuhnya. (nas)
