INDOPOSCO.ID – Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, melontarkan kritik tajam terhadap arah program kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Menurutnya, kementerian tersebut perlu menghadirkan langkah-langkah inovatif dan terukur untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini terus berulang, alih-alih menjalankan pola kerja yang sekadar bersifat rutin.
Politikus Fraksi Partai NasDem itu menilai citra lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih identik dengan berbagai persoalan negatif. Padahal, ia meyakini lapas memiliki potensi besar untuk menjadi ruang pembinaan yang produktif apabila dikelola dengan pendekatan yang tepat.
“Kalau kita melihat ini kan narasinya kan rata-rata atau major narasi itu kan negatif atau gelap, gulita gitu. Padahal di Amerika hari ini secara tren penjaranya luar biasa Pak Menteri. Islam itu menjadi sebuah tren di semua penjara Amerika hari ini,” ujar Willy dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
Selain menyoroti aspek pembinaan, Willy juga mempertanyakan kemunduran yang terjadi pada sistem teknologi informasi di lingkungan pemasyarakatan. Ia menilai Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang sebelumnya mampu berjalan secara real-time justru kini tidak lagi menunjukkan performa yang sama, meski perkembangan teknologi semakin pesat.
“Artinya ada sesuatu blank spot yang terjadi nih. Kenapa ini bisa terjadi? Dari hal yang sudah top markotop, ternyata jadi tidak real time. Dengan kemajuan teknologi informasi sekarang, apalagi kalau dulu hanya real time, hari ini kita bisa konekkan dengan semua CCTV hanya dengan satu dashboard. Itu no big deal lah. Jadi kami tentu meminta kita kerjasama,” jelas Willy.
Ia juga mengingatkan agar tata kelola di Kementerian Imipas tidak hanya bersifat reaktif ketika persoalan sudah mencuat ke publik. Menurutnya, diperlukan strategi nyata untuk mengatasi berbagai tantangan, mulai dari kelebihan kapasitas lapas, peredaran telepon genggam dan narkoba, hingga potensi kebocoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Ini programnya seperti business as usual saja. Tidak ada hal-hal yang yang out of the box untuk mengatasi kalau top over capacity itu bisa dengan skema restorative justice dan pidana sosial, apa kemudian skema yang kita tawarkan untuk handphone dan narkoba. Jadi termasuk juga tentang bukan hanya potensial loss, tapi beberapa PNBP negara yang loss dalam konteks imigrasi yang kemudian diselewengkan,” tuturnya.
Di sisi lain, Willy menegaskan bahwa Komisi XIII DPR RI belum dapat menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Imipas. Ia menilai seluruh mitra kerja komisi perlu menunjukkan komitmen terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi arahan Presiden, terutama terkait belanja fisik dan dukungan birokrasi.
“Tentu usulan Pak Menteri untuk kenaikan anggaran, kita belum bisa setujui, Pak Menteri. Jadi kita sama-sama jadi teladan, semua Mitra Komisi XIII menjadi teladan untuk kemudian spirit Pak Presiden untuk efisiensi, apalagi untuk hal-hal yang sifatnya fisik, Pak Menteri, dan dukungan birokrasi, tadi yang disampaikan Bu Dewi. Kita sama-sama menunjukkan spirit Presiden yang begitu luar biasa, kita terjemahkan dalam kerangka operasional yang sama, satu tarikan nafas,” tambahnya.(her)
