INDOPOSCO.ID — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter berpotensi menekan daya beli masyarakat kelas menengah dan mendorong peralihan konsumsi ke BBM bersubsidi.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, mengatakan kenaikan harga Pertamax sebesar sekitar 32,1 persen perlu mendapat perhatian serius pemerintah karena terjadi di tengah kondisi ekonomi yang masih memberikan tekanan terhadap kelompok kelas menengah.
Menurut Handi, dampak kenaikan Pertamax terhadap inflasi nasional diperkirakan tidak sebesar kenaikan BBM subsidi karena penggunaannya relatif terbatas. Namun, lonjakan harga yang cukup tinggi tetap berpotensi memicu kenaikan biaya transportasi, logistik, jasa kurir, serta distribusi barang dan jasa.
“Meski dampaknya terhadap inflasi umum kemungkinan terbatas, kenaikan lebih dari 32 persen tetap akan memberikan tekanan pada biaya hidup masyarakat dan biaya operasional berbagai sektor usaha,” ujar Handi dalam keterangannya, Selasa (10/6).
Ia menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian nasional. Karena itu, berkurangnya daya beli kelas menengah akibat meningkatnya pengeluaran untuk bahan bakar berpotensi mengurangi konsumsi sektor-sektor non-esensial seperti ritel, restoran, hiburan, dan pariwisata.
Handi mencontohkan, pengguna kendaraan yang mengonsumsi 100 liter Pertamax per bulan kini harus mengeluarkan tambahan biaya sekitar Rp395 ribu setiap bulan. Sementara bagi pengguna dengan konsumsi 150 liter per bulan, tambahan beban dapat mendekati Rp600 ribu.
Selain dampak terhadap konsumsi rumah tangga, PKS juga menyoroti potensi perpindahan pengguna Pertamax ke BBM bersubsidi akibat selisih harga yang semakin lebar.
“Dengan perbedaan harga mencapai Rp5.000 hingga Rp6.000 per liter, insentif ekonomi untuk beralih ke BBM yang lebih murah menjadi sangat besar, terutama bagi pengguna kendaraan pribadi kelas menengah yang masih memungkinkan menggunakan Pertalite,” kata Handi.
Menurutnya, jika tidak diawasi secara ketat, fenomena tersebut berpotensi meningkatkan konsumsi BBM bersubsidi dan menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
PKS mendorong pemerintah memperkuat pengawasan distribusi subsidi agar tetap tepat sasaran serta mempertimbangkan berbagai kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah.
“Risiko terbesar dari kenaikan Pertamax bukan semata-mata inflasi, melainkan pelemahan daya beli kelas menengah dan migrasi konsumsi ke BBM bersubsidi yang pada akhirnya dapat membebani APBN. Pemerintah perlu memikirkan berbagai insentif untuk menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat,” tegas Handi.
PKS juga menilai sektor logistik, transportasi darat, jasa kurir, perdagangan ritel, pariwisata, dan pelaku UMKM yang bergantung pada mobilitas kendaraan menjadi kelompok yang paling rentan merasakan dampak kenaikan harga Pertamax. (dil)
