INDOPOSCO.ID – Pengamat politik Hendri Satrio melontarkan kritik tajam terhadap para pejabat pemerintah yang dinilainya tidak berani menyampaikan persoalan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal.
Menurutnya, budaya asal bapak senang (ABS) membuat berbagai masalah yang muncul dalam program tersebut tidak pernah mendapatkan koreksi yang memadai. Pria yang akrab disapa Hensa itu menilai para kolega eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di pemerintahan ikut memikul tanggung jawab, karena memilih diam meski mengetahui adanya berbagai keluhan terkait pelaksanaan MBG.
“Kesalahan itu juga sama kolega-koleganya, yang dilakukan oleh kolega-koleganya Dadan, yang setiap kali rapat kabinet ada itu di ruangan kabinet. Basi tuh orang-orang itu semua. Mereka emang nggak pernah mendengarkan keluhan-keluhan dari rakyat (MBG,red)? Tapi begitu Dadan ngomong kan, tepuk tangan semua. Begitu Dadan ngomong ‘Iya, (mereka) iya, iya juga.’,” tutur Hensa melalui gawai, Selasa (9/6/2026).
Menurut Hensa, sikap tersebut tidak terlepas dari posisi Dadan yang selama ini dianggap dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. Kondisi itu, kata dia, membuat banyak pihak enggan mengungkapkan kritik maupun persoalan yang mereka ketahui.
“Kenapa mereka begitu? Karena mereka semua tahu Dadan disayang Prabowo, disayang Presiden. Jadi, mereka nggak berani mengungkapkan apa yang mereka tahu tentang MBG. Kenapa? Mereka takut dimarahin Presiden. Mereka takut diganti. Kan begitu,” jelas founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu.
Selain mengkritik para pejabat, Hensa juga mempertanyakan klaim pemerintah yang selama ini menyebut masyarakat dilibatkan dalam proses evaluasi program MBG. Menurutnya, berbagai masukan publik sejak awal justru tidak pernah mendapatkan respons yang memadai.
“Basi tuh kalau orang-orang pemerintah itu bilang melibatkan masyarakat, melibatkan masyarakat. Apa? Dari awal kita sudah dengarkan. Dari awal kami sudah ingatkan. Tapi hasilnya apa? Dimarahin anak-anak yang foto MBG. Artinya nggak ada itu keterlibatan masyarakat dari awal, mereka enggak menginginkan itu,” tutupnya.
Ia menilai kasus yang kini menjerat Dadan seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah agar lebih terbuka terhadap kritik dan masukan publik dalam menjalankan program-program strategis nasional.
Menurut Hensa, keterlibatan masyarakat yang nyata dan keberanian pejabat untuk menyampaikan kritik di internal pemerintahan merupakan syarat penting agar kebijakan publik dapat berjalan lebih efektif dan terhindar dari persoalan serupa di masa mendatang. (her)
