INDOPOSCO.ID – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN) secara resmi meluncurkan Pelayanan KB Serentak dalam rangka Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33 Tahun 2026 di seluruh Indonesia mulai 8 Juni hingga 8 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses pelayanan keluarga berencana yang berkualitas sekaligus memperkuat pembangunan keluarga sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045.
Peluncuran kegiatan dibuka oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Pd., M.Pd dari kantor Kemendukbangga/BKKBN di Jakarta. Kegiatan ini juga dihadiri jajaran pimpinan tinggi Kemendukbangga/BKKBN, Ketua Umum POGI Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, Sp.OG (Subsp. F.E.R), MPH, serta Ketua PP IBI Dr. Ade Juabedah, S.SiT., MM., MKM. Sementara itu, para pimpinan daerah, kepala perwakilan BKKBN provinsi, serta mitra kerja dari seluruh Indonesia turut mengawal jalannya acara secara daring, yang juga terhubung melalui live report dari titik pelayanan di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.
Menteri Wihaji menegaskan bahwa pembangunan keluarga memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, keberhasilan Indonesia memanfaatkan bonus demografi sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam memastikan setiap keluarga tumbuh sehat, produktif, mandiri, dan sejahtera. “Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi bukan hanya tentang pengendalian kelahiran, tetapi juga pemenuhan hak reproduksi masyarakat sekaligus investasi strategis untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan,” ujar Menteri Wihaji saat memberikan arahan pada Kick Off Pelayanan KB Serentak HARGANAS 2026.
Kemendukbangga/BKKBN menggerakkan seluruh lini pelayanan, mulai dari fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta, hingga Mobil Unit Pelayanan KB, serta dukungan berbagai mitra kerja dan organisasi profesi. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan peserta KB baru dengan tetap mendorong pemanfaatan metode kontrasepsi jangka panjang dan pelayanan KB pascapersalinan. Secara nasional, Kemendukbangga/BKKBN menargetkan lebih dari 751 ribu peserta KB baru selama periode pelaksanaan kegiatan.
Menteri Wihaji juga menekankan pentingnya penguatan pelayanan KB pascapersalinan sebagai salah satu intervensi strategis untuk menurunkan risiko kematian ibu, mencegah kehamilan berisiko, dan mempercepat penurunan stunting. “Di balik target pelayanan yang kita tetapkan terdapat jutaan keluarga Indonesia yang harus kita jaga kesehatan, keselamatan, dan masa depannya. Pelayanan KB yang berkualitas akan membantu melahirkan generasi yang sehat, tumbuh optimal, dan siap menjadi sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.(ney)
