INDOPOSCO.ID – Pemerintah menyiapkan kebijakan fiskal tahun 2027 sebagai instrumen utama untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya menuju target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, pemerintah meyakini ekonomi nasional memiliki ruang untuk tumbuh lebih cepat apabila didukung sinergi kebijakan yang tepat dan program pembangunan yang efektif.
“Kami optimistis perekonomian Indonesia akan mampu berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi sebagai fondasi akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi dan rakyat sejahtera lebih cepat,” ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 di Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Pemerintah mengapresiasi berbagai masukan fraksi-fraksi DPR RI terhadap KEM-PPKF 2027. Menurut Purbaya, pandangan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan arah kebijakan ekonomi dan fiskal sekaligus menjaga RAPBN 2027 tetap sehat, kredibel, dan efektif mendukung pembangunan nasional.
KEM-PPKF 2027 juga memiliki arti strategis karena menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027 sekaligus dokumen pertama yang disampaikan langsung oleh Presiden RI.
“Dokumen tersebut menjadi pijakan dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional serta memperkuat fondasi menuju Indonesia yang lebih sejahtera,” jelasnya.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada pada kisaran 5,8–6,5 persen. Untuk mencapainya, sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan diperkuat. Pemerintah juga mendorong investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor serta mengoptimalkan peran Danantara dalam pembiayaan sektor-sektor strategis.
“Selain mendorong investasi, pemerintah akan memperkuat daya beli masyarakat melalui efektivitas program perlindungan sosial, stabilisasi harga, pengendalian inflasi, dan perluasan kesempatan kerja,” tutur Purbaya.
“Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Sekolah Rakyat akan terus diperkuat agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian,” sambungnya.
Sebagai penopang stabilitas ekonomi, pemerintah menargetkan inflasi pada kisaran 1,5–3,5 persen pada 2027. Nilai tukar rupiah diperkirakan berada di rentang Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS, sementara suku bunga SBN tenor 10 tahun ditargetkan sebesar 6,5–7,3 persen. Adapun harga minyak mentah Indonesia (ICP) diasumsikan berada pada kisaran US$70–95 per barel untuk mengantisipasi dinamika pasar energi global.
Mengusung tema pembangunan “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”, kebijakan fiskal 2027 diarahkan untuk mendukung delapan Program Kerja Prioritas Nasional, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.
“Prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” kata Purbaya.
Di sisi penerimaan negara, pemerintah akan memperkuat reformasi dan digitalisasi perpajakan, memperluas basis pajak, serta meningkatkan tata kelola penerimaan negara bukan pajak. Sementara pada sisi belanja, kualitas pengeluaran negara akan terus ditingkatkan agar lebih efisien, produktif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemerintah juga menegaskan komitmennya menjaga ketahanan fiskal melalui pengelolaan pembiayaan yang prudent dan inovatif. Defisit APBN 2027 dirancang berada pada kisaran 1,8–2,4 persen terhadap PDB, dengan dukungan berbagai skema pembiayaan melalui Danantara, Special Mission Vehicles (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan Sovereign Wealth Fund.
“Melalui kebijakan tersebut, pemerintah optimistis APBN 2027 dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menjaga stabilitas, mendorong transformasi ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tambahnya. (her)
