INDOPOSCO.ID – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dinilai perlu dimulai dari perubahan cara pandang masyarakat terhadap sumber pangan. Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, menekankan bahwa pemahaman mengenai diversifikasi pangan harus diperluas, terutama di kalangan mahasiswa, agar kesadaran terhadap potensi pangan lokal semakin tumbuh.
Menurutnya, konsep diversifikasi tidak hanya berarti menghadirkan pilihan pangan baru, melainkan juga menghidupkan kembali konsumsi komoditas lokal yang sejak lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.
“Kalau asumsi diversifikasi pangan adalah memperbanyak jenis pangan selain beras, mungkin istilah ini perlu mulai disosialisasikan kembali, terutama kepada mahasiswa. Kita ingin kembali kepada pangan lokal seperti jagung dan singkong yang memiliki ikatan historis yang kuat dengan masyarakat kita,” ujar Slamet dalam laman resmi DPR RI, dikutip pada Minggu (14/6/2026).
Di sisi lain, Slamet juga menyinggung perubahan fungsi Bulog setelah bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, orientasi bisnis yang melekat pada status tersebut perlu menjadi perhatian dalam merancang tata kelola pangan nasional yang lebih efektif.
“Sekarang yang terjadi karena Bulog bertransformasi menjadi BUMN yang pasti orientasinya adalah keuntungan. Kalau ada penugasan pemerintah, share-nya juga kecil, hitungannya 8 sampai 10 persen,” tutur Slamet.
Ia berpandangan bahwa kondisi tersebut berdampak pada kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga ketika terjadi gejolak di pasar. Dengan penguasaan logistik yang terbatas, ruang intervensi pemerintah dinilai tidak lagi sekuat sebelumnya.
“Sehingga begitu harga terjadi gejolak, pemerintah tidak bisa mengendalikan karena memang tidak memegang logistik secara tinggi, setara share-nya di pasarnya,” ungkapnya.
Slamet pun menilai perlu ada kejelasan mengenai posisi Bulog dalam ekosistem pangan nasional, terutama setelah hadirnya lembaga pangan baru. Ia menyebut berbagai masukan dari lingkungan akademik juga menggarisbawahi pentingnya penataan kelembagaan tersebut.
“Ini saya mendapatkan tanggapan dari kampus, bagaimana posisi Bulog ini di saat memang ada badan pangan. Jadi ini penting karena memang kita ingin pemerintah tetap mampu mengendalikan harga pangan,” kata Slamet.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa keberhasilan sektor pangan tidak cukup diukur dari tercapainya swasembada semata. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pangan dengan harga yang terjangkau.
“Kita ingin swasembada pangan, tapi harga terjangkau juga. Artinya, secara jumlah cukup, tetapi rakyat kita juga dapat menjangkaunya,” tutupnya. (her)
