INDOPOSCO.ID – Lonjakan biaya energi dan logistik dinilai mulai menggerus ketahanan sektor manufaktur nasional. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan usaha, terutama bagi pelaku industri kecil dan menengah yang memiliki ruang gerak lebih terbatas dalam menghadapi kenaikan biaya produksi.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menilai pemerintah perlu bergerak lebih cepat untuk mengantisipasi dampak berantai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, tekanan biaya yang terus meningkat berpotensi menurunkan produktivitas industri sekaligus memperlemah daya saing nasional.
Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026), Novita menyoroti situasi yang dihadapi sektor manufaktur sepanjang periode 2025 hingga 2026. Ia menilai gejolak harga energi telah menciptakan tantangan serius bagi pelaku usaha, mulai dari membengkaknya biaya operasional hingga terganggunya rantai distribusi.
“Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap dampak berantai yang saat ini dirasakan industri manufaktur. Kenaikan biaya energi dan logistik secara langsung menekan biaya produksi, sementara pelaku usaha tidak selalu bisa menaikkan harga produknya. Akibatnya margin usaha terus tergerus,” tegas Novita.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga meminta Kementerian Perindustrian memiliki gambaran yang jelas mengenai dampak ekonomi yang harus ditanggung sektor manufaktur akibat lonjakan biaya energi. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Novita menilai berbagai instrumen kebijakan perlu segera disiapkan untuk menjaga keberlanjutan aktivitas industri. Mulai dari insentif fiskal, relaksasi perpajakan, subsidi energi untuk sektor industri, hingga dukungan terhadap sistem logistik di kawasan-kawasan yang terdampak.
“Pemerintah perlu segera menyusun langkah mitigasi konkret guna menjaga keberlangsungan industri nasional. Opsi kebijakan seperti insentif fiskal, relaksasi pajak, subsidi energi industri, hingga dukungan logistik bagi kawasan industri terdampak perlu dipertimbangkan agar pelaku usaha tetap mampu bertahan,” jelas Novita.
Ia mengingatkan bahwa persoalan energi dan logistik tidak hanya berdampak pada biaya produksi dalam negeri, tetapi juga berpotensi memengaruhi posisi Indonesia di pasar global. Ketika distribusi bahan baku maupun produk jadi terganggu, kemampuan industri memenuhi permintaan pasar internasional ikut terancam.
Menurut Novita, situasi tersebut dapat berdampak langsung pada kepercayaan mitra dagang dan investor terhadap iklim industri nasional. Jika tidak segera diantisipasi, Indonesia berisiko kehilangan peluang ekspor dan investasi yang selama ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.
“Jika biaya logistik terus meningkat dan distribusi terganggu, bukan hanya industri yang dirugikan. Kita juga berisiko kehilangan pasar ekspor, kehilangan investasi, dan pada akhirnya mengancam lapangan kerja nasional,” tambahnya.
Bagi Novita, sektor manufaktur tetap menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional. Karena itu, ia menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah melalui kebijakan yang responsif dan terukur agar dunia usaha memperoleh kepastian di tengah tekanan biaya yang terus meningkat.
Menurutnya, tanpa intervensi yang memadai, beban yang saat ini ditanggung pelaku industri berpotensi menghambat laju pertumbuhan manufaktur dan mengurangi kontribusinya terhadap perekonomian nasional. (her)
