INDOPOSCO.ID – Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai mengalami peningkatan dibanding musim sebelumnya. Namun di balik perbaikan itu, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI masih menemukan sejumlah persoalan penting yang terjadi saat puncak ibadah di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).
Saat menyambangi kawasan Jamarat, Mina, Makkah, pada Kamis (28/5/2026), Anggota Timwas Haji DPR RI Abdul Wachid menyoroti keterlambatan bus pengangkut jemaah hingga kondisi tenda yang dinilai masih terlalu padat.
“Memang ada beberapa catatan minor, terutama saat pergerakan dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina,” kata Abdul Wachid dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, persoalan transportasi masih menjadi pekerjaan rumah serius. Sejumlah jemaah bahkan sempat tertahan hingga pagi hari karena armada bus yang belum tersedia tepat waktu saat proses perpindahan dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina.
“Ada yang tidak bisa berangkat sampai pagi, tapi alhamdulillah jam tujuh pagi bisa tertolong,” jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.
Tak hanya soal transportasi, Abdul Wachid juga menyinggung kondisi tenda jemaah yang dianggap belum ideal. Ia menilai kapasitas dan kualitas tenda di Arafah maupun Mina perlu ditingkatkan agar jemaah bisa beristirahat dengan lebih nyaman di tengah cuaca ekstrem Arab Saudi.
Ia bahkan melontarkan kritik tajam terkait penataan jemaah di dalam tenda.
“Kita ingin kualitas tenda meningkat. Jangan sampai jemaah ditata seperti ikan pindang,” ungkapnya.
Sebagai solusi, Timwas Haji DPR RI mendorong peningkatan standar layanan dari paket D menjadi paket C pada musim haji berikutnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas fasilitas, mulai dari pendingin udara hingga ruang tidur jemaah yang lebih manusiawi.
Selain itu, Abdul Wachid juga mengusulkan agar pemerintah mulai menerapkan sistem kontrak jangka panjang dengan hotel, syarikah, dan penyedia katering di Arab Saudi. Menurutnya, kontrak lima tahunan akan membuat kualitas layanan lebih stabil dan mudah dievaluasi.
“Haji yang akan datang supaya kualitas terjaga baik, pelayanan baik, kita harus kontrak long-term lima tahun,” tutur Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Ia menegaskan, perusahaan penyedia layanan yang tidak mampu memenuhi standar harus langsung didiskualifikasi demi menjaga kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia.
Usulan kontrak jangka panjang itu juga disebut menjadi bagian dari langkah besar pemerintah menuju pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.
“Nanti setelah haji selesai kami akan lakukan rapat evaluasi untuk persiapan haji 2027,” tambahnya. (her)
