INDOPOSCO.ID – Bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara berdampak luas terhadap layanan pendidikan. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebanyak 4.922 satuan pendidikan terdampak.
Pascabencana bencana itu, Kemendikdasmen terus mempercepat proses bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan untuk sekolah terdampak bencana. Data per 25 Mei 2026, menyatakan bahwa sebanyak 3.101 sekolah telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi dengan total nilai bantuan Rp2,9 triliun. Dari jumlah tersebut, 3.033 sekolah telah menerima penyaluran tahap I sebesar 70 persen dengan total Rp2 triliun.
Dari 3.101 sekolah tersebut, sebanyak 2.834 sekolah dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah, sedangkan 267 sekolah rusak berat dan/atau relokasi dilaksanakan oleh TNI AD. Adapun 68 sekolah lainnya masih dalam proses penyaluran dana bantuan sebesar Rp31,7 miliar.
Adapun terkait progres pembangunan revitalisasi, dari 3.033 sekolah yang telah menerima penyaluran tahap I, sebanyak 28 sekolah telah mencapai progres fisik di atas 70 persen, 223 sekolah pada rentang 51–70 persen, 574 sekolah pada rentang 31–50 persen, dan 2.208 sekolah masih di bawah 30 persen. Sebanyak 311 sekolah ditargetkan selesai 100 persen sebelum tahun ajaran 2026/2027 pada Juli 2026.
Selain bantuan revitalisasi, GTK yang terdampak bencana juga telah menerima bantuan khusus. Dari total 59.270 GTK terdampak, sebanyak 52.513 GTK telah menerima bantuan dengan total anggaran lebih dari Rp315 miliar.
Terkait proses relokasi sekolah, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PAUD Dikdas PNFI), Gogot Suharwoto, mengatakan, bahwa saat ini sebanyak 31 sekolah relokasi yang telah melakukan PKS sedang dikerjakan oleh TNI AD.
“Secara keseluruhan, masih terdapat 66 sekolah yang harus direlokasi dan belum melakukan PKS, karena masih dalam tahap koordinasi penyediaan lahan dengan pemerintah daerah,” ujar Gogot dalam keterangan, Jumat (29/5/2026).
“Dari 66 sekolah tersebut, 23 sekolah belum tersedia lahannya, 16 sekolah masih dalam proses pengurusan lahan, dan 27 sekolah lainnya telah tersedia lahannya namun masih menunggu dokumen legalitas lahan dikirimkan oleh pemerintah daerah kepada Kemendikdasmen,” sambungnya. (nas)
