INDOPOSCO.ID – Kepadatan jemaah di kawasan Mina kembali menjadi sorotan dalam pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Meski secara umum penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lancar, persoalan keterbatasan ruang dan fasilitas di Mina dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dicarikan solusi permanen.
Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa masalah di Mina tidak boleh terus berulang setiap tahun tanpa langkah konkret dari pemerintah maupun otoritas Arab Saudi.
“Secara keseluruhan penyelenggaraan haji berjalan baik dan patut diapresiasi. Namun kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi,” ujar Marwan dalam keterangannya di Mina, Makkah, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, keterbatasan kapasitas kawasan Mina membuat kepadatan jemaah sulit dihindari, terutama saat jutaan umat Islam dari berbagai negara menjalani mabit dan lempar jumrah secara bersamaan. Akibatnya, ruang gerak jemaah menjadi sempit dan kenyamanan menurun drastis.
Selain kepadatan, Timwas Haji DPR RI juga menerima sejumlah laporan terkait fasilitas dasar yang belum optimal. Sejumlah jemaah mengeluhkan pendingin udara (AC) yang tidak bekerja maksimal hingga pasokan air yang dinilai belum memadai di beberapa titik penginapan tenda.
“Ada persoalan AC yang tidak berfungsi optimal, ketersediaan air yang kurang memadai, serta berbagai kendala lain akibat tingginya kepadatan jemaah dalam satu kawasan yang sangat terbatas,” katanya.
Sebagai langkah solusi, DPR mulai mendorong pendekatan baru yang lebih progresif. Salah satu opsi yang mengemuka adalah pembangunan tenda bertingkat di Mina untuk menambah kapasitas tanpa harus memperluas lahan yang sudah sangat terbatas.
“Kita harus mulai memikirkan formula baru. Jika area Mina memang tidak bisa diperluas, maka perlu dipertimbangkan berbagai opsi seperti tenda bertingkat agar ruang jemaah lebih longgar dan manusiawi,” tutur politisi PKB tersebut.
Selain pembangunan fisik, Timwas Haji DPR juga mengusulkan optimalisasi skema tanazul. Melalui skema ini, sebagian jemaah diperbolehkan mabit di hotel dengan pengaturan khusus, sehingga tidak seluruh jemaah harus bermalam di tenda Mina.
Marwan memperkirakan sekitar 60 ribu jemaah Indonesia berpotensi mengikuti skema tersebut dari total sekitar 201 ribu jemaah haji Indonesia tahun ini.
“Jika skema ini bisa dijalankan dengan baik, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda,” jelasnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa seluruh opsi tersebut membutuhkan kajian mendalam, dukungan regulasi, serta komunikasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. DPR pun berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah RI ke depan mampu memperkuat koordinasi dan negosiasi demi menghadirkan solusi permanen atas persoalan klasik di Mina.
“Persoalan Mina tidak boleh terus berulang tanpa solusi. Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia,” tegas Marwan. (dil)
