INDOPOSCO.ID – Pemerintah memastikan seluruh anak Indonesia tetap memperoleh akses pendidikan yang layak, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil seperti Pulau Arar, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.
Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti dalam keterangan, Kamis (28/5/2026).
“Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena memiliki kesulitan ekonomi, kemampuan intelektual, keterbatasan fisik, atau berada di daerah yang terpencil,” ujarnya.
Untuk itu, dikatakan Mu’ti, Kemendikdasmen menjadikan sekolah terdampak bencana, sekolah di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), serta sekolah dengan kerusakan fisik berat sebagai prioritas program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026.
“Selain pembangunan fisik sekolah, pemerintah juga menjalankan sejumlah kebijakan untuk memperluas akses pendidikan di daerah terpencil,” katanya.
Ia menjelaskan, terdapat 5 model layanan pendidikan yang terus diperkuat, yakni: pendidikan jarak jauh (PJJ); sekolah satu atap; sekolah terbuka berbasis komunitas belajar; pendidikan kesetaraan; dan kursus dan pelatihan.
Menurutnya, berbagai model tersebut dirancang agar layanan pendidikan dapat menyesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di daerah. “Kita merasakan semangat yang sama untuk memajukan pendidikan di tanah air. Mari bersama-sama kita bangkitkan semangat agar anak-anak kita dapat tumbuh menjadi generasi emas Indonesia 2045,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti meresmikan hasil revitalisasi fasilitas pendidikan yang lebih layak dan mendukung proses belajar mengajar di wilayah terpencil Papua.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, Adolof Kambuaya, menyampaikan bahwa kunjungan Mendikdasmen ke Pulau Arar menjadi momen penting bagi masyarakat sekitar. “Ini pertama kali menteri bisa sampai di Pulau Arar,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Papua Barat Daya memiliki sekitar 160 ribu peserta didik, lebih dari 1.200 sekolah, dan sekitar 10 ribu guru yang tersebar di lebih dari 900 kampung. Karena itu, menurutnya, tantangan pemerataan layanan pendidikan di wilayah tersebut membutuhkan dukungan dan komitmen bersama dari pemerintah pusat maupun daerah. (nas)
