INDOPOSCO.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi (GMPD Jakarta) mendatangi kantor pusat PT PLN (Persero) di Jakarta, pada Selasa (26/5/2026). Mereka menggelar aksi unjuk rasa sebagai respons atas peristiwa blackout yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera pada Jumat malam (22/5/2026).
Aksi tersebut berlangsung dengan membawa berbagai poster dan seruan kritik terhadap sistem ketenagalistrikan nasional. Massa menilai pemadaman listrik berskala besar itu bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan sinyal adanya persoalan serius pada sistem transmisi dan pengawasan infrastruktur energi nasional.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti dampak luas yang ditimbulkan akibat blackout. Aktivitas masyarakat di sejumlah daerah seperti Sumatera Barat, Jambi, Riau, Sumatera Selatan hingga Bengkulu disebut ikut terganggu akibat lumpuhnya pasokan listrik dalam sistem interkoneksi Sumatera.
Tak hanya pelayanan publik, gangguan tersebut juga disebut memengaruhi operasional rumah sakit, jaringan komunikasi dan internet, transportasi, distribusi logistik, aktivitas UMKM hingga layanan perbankan digital.
Massa aksi turut menyinggung penjelasan resmi PLN yang menyebut gangguan diduga berasal dari jaringan transmisi tegangan tinggi 275 kV jalur Muara Bungo–Sungai Rumbai. Menurut mereka, insiden sebesar itu harus dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Koordinator aksi GMPD Jakarta, Amiruddin Emon, menegaskan bahwa blackout massal tersebut telah menimbulkan kerugian besar dan tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis biasa.
“Kami mendesak Dirut (Direktur Utama) PLN mundur, ini sebagai bentuk tanggung jawab seorang pemimpin. Dampak ekonomi lumpuh saat blackout, belum aspek yang lain karena listrik begitu vital bagi kehidupan masyarakat dan keberlangsungan pelayanan publik,” ujar Amiruddin.
Ia juga meminta pemerintah pusat turun tangan secara serius dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Kami memohon kepada Presiden sebagai panglima tertinggi, serta Danantara sebagai holding yang menaungi PT PLN (Persero), agar bersikap tegas dan memberikan respons nyata atas kelalaian ini. Aksi ini adalah langkah awal. Pekan depan kami akan kembali untuk terus menyuarakan suara rakyat atas terjadinya blackout di Sumatera,” lanjutnya.
Dalam demonstrasi itu, GMPD Jakarta menyampaikan lima tuntutan utama. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto dan Danantara mencopot Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, membuka hasil investigasi blackout secara transparan kepada publik, serta melakukan audit menyeluruh terhadap infrastruktur kelistrikan Sumatera.
“Tak hanya itu, kami juga meminta pemerintah memberikan perlindungan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak, serta mendukung investigasi menyeluruh oleh Bareskrim Polri terkait dugaan kelalaian maupun potensi pelanggaran hukum dalam pengelolaan sistem ketenagalistrikan nasional,” tegasnya.
GMPD Jakarta menilai penyediaan listrik merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Karena itu, negara dinilai wajib memastikan layanan listrik tetap andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Mereka juga memastikan aksi tersebut bukan yang terakhir. Jika tuntutan publik tidak direspons secara serius oleh pemerintah maupun PLN, GMPD Jakarta membuka kemungkinan untuk kembali menggelar aksi lanjutan dalam waktu dekat. (her)
