INDOPOSCO.ID – Pemerintah bersama DPR RI resmi menyepakati anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera selama periode 2026–2028. Kesepakatan tersebut menjadi langkah strategis dalam mempercepat pemulihan infrastruktur, perumahan, dan layanan publik bagi masyarakat terdampak bencana.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan persetujuan anggaran tersebut merupakan hasil rapat koordinasi antara Satgas Pascabencana DPR RI dan Satgas Pemulihan serta Rekonstruksi Pemerintah yang berlangsung di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, dukungan anggaran yang telah disepakati akan menjadi fondasi penting dalam memastikan proses pemulihan berjalan lebih cepat dan terintegrasi.
“Rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi telah disetujui, dan alhamdulillah anggarannya juga sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Koordinasi ini dilakukan agar seluruh program pemulihan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” ujar Dasco usai rapat koordinasi di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Pelaksanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi akan dijalankan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Satgas tersebut bertugas mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga agar program pemulihan berjalan efektif di seluruh wilayah terdampak.
Tito Karnavian menjelaskan, total anggaran Rp100,1 triliun akan disalurkan secara bertahap selama tiga tahun. Pada 2026 dialokasikan sebesar Rp38,9 triliun dengan fokus pada pembangunan infrastruktur prioritas, sekolah, dan hunian. Selanjutnya Rp32,9 triliun pada 2027 dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Porsi anggaran terbesar diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp69 triliun untuk mempercepat perbaikan jalan, jembatan, serta normalisasi sungai yang terdampak bencana. Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memperoleh alokasi Rp7,4 triliun untuk pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak.
Pemerintah menargetkan seluruh proyek hunian tetap dapat diselesaikan paling lambat pada 2027. Dengan demikian, masyarakat yang selama ini tinggal di hunian sementara diharapkan dapat segera menempati rumah permanen yang lebih layak dan aman.
Kesepakatan anggaran jumbo ini menjadi bukti komitmen pemerintah dan DPR dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera, sekaligus memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal melalui dukungan infrastruktur dan fasilitas publik yang memadai.(dil)
