INDOPOSCO.ID – Pemerintah Indonesia terus mempercepat langkah reformasi birokrasi sebagai bagian dari upaya besar menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Proses aksesi tersebut dinilai bukan hanya sebagai tahapan diplomatik internasional, tetapi juga momentum strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat melakukan pertemuan bilateral dengan Deputy Secretary-General OECD Fabrizia Lapecorella di Seoul, Korea Selatan, Jumat (22/5/2026).
Rini menegaskan bahwa kerja sama Indonesia dan OECD memiliki arti penting dalam mendukung agenda reformasi nasional yang kini tengah dijalankan pemerintah secara menyeluruh.
“Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menerjemahkan kemitraan Indonesia dan OECD ke dalam dukungan yang lebih konkret bagi agenda reformasi,” ujar Rini.
“Di luar proses aksesi formal, agenda ini juga menjadi langkah penting dalam mendorong modernisasi birokrasi jangka panjang, transformasi tata kelola digital, serta penguatan pelayanan publik yang berpusat pada masyarakat,” sambungnya.
Saat ini Indonesia telah memasuki fase technical review dalam tahapan aksesi OECD. Fase tersebut menjadi bagian krusial karena melibatkan pengumpulan data, evaluasi kebijakan, hingga dialog teknis bersama berbagai komite OECD guna menilai kesiapan Indonesia dalam memenuhi standar internasional.
Pemerintah memandang proses tersebut sebagai peluang untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan sekaligus mempercepat transformasi kelembagaan di berbagai sektor.
“Indonesia memandang aksesi OECD bukan sekadar pemenuhan persyaratan teknis, melainkan katalis bagi transformasi kelembagaan jangka panjang,” jelasnya.
Sebagai bagian dari transformasi tersebut, pemerintah kini tengah menyiapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045. Dokumen ini akan menjadi arah kebijakan reformasi sektor publik Indonesia selama dua dekade mendatang.
Grand design tersebut mencakup lima fokus utama, yakni transformasi digital pemerintahan, penguatan aparatur sipil negara berbasis merit dan kompetensi, pembentukan budaya birokrasi yang etis serta inovatif, pembangunan institusi yang lincah dan berkinerja tinggi, hingga peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik yang lebih inklusif.
Tak hanya itu, pemerintah juga menempatkan sejumlah agenda prioritas nasional sebagai bagian dari reformasi tata kelola, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, hingga peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Di bidang digitalisasi pemerintahan, pemerintah terus mendorong integrasi sistem melalui penguatan koordinasi antarinstansi, evaluasi belanja teknologi informasi, penguatan sistem merit ASN, hingga pengembangan pemerintahan terbuka berbasis platform digital.
Menurut Rini, seluruh langkah transformasi tersebut pada akhirnya diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami ingin memastikan transformasi digital menghasilkan layanan publik yang lebih berkualitas, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh warga negara,” tambahnya.
Ke depan, Indonesia berharap kolaborasi dengan OECD semakin diperkuat melalui berbagai program kerja sama seperti peer learning, pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas, hingga program secondment.
Pemerintah optimistis sinergi tersebut dapat mempercepat reformasi birokrasi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam proses menuju keanggotaan OECD. (her)
