INDOPOSCO.ID – Pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan pondok pesantren (ponpes) dan satuan pendidikan keagamaan di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Langkah ini dinilai penting karena kebutuhan pemenuhan gizi santri dinilai sangat mendesak dan berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafi’i kepada awak media usai mengikuti rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta, Senin (11/5/2026). Menurut Romo, program MBG bukan sekadar bantuan makanan, tetapi bagian dari investasi pemerintah dalam membangun generasi sehat dan berkualitas di lingkungan pendidikan keagamaan.
“Program ini (MBG, red) sangat dibutuhkan masyarakat dan manfaatnya nyata dirasakan di lapangan,” ujar Romo.
Ia mengatakan, Kemenag kini mendorong percepatan implementasi MBG agar seluruh peserta didik, termasuk santri di pesantren, bisa segera merasakan manfaat program tersebut secara lebih luas.
Dalam rapat koordinasi itu juga disepakati skema baru bagi pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan dengan jumlah santri di atas 1.000 orang. Mereka nantinya diperbolehkan membangun dan mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara mandiri di lingkungan masing-masing.
Romo menilai kebijakan tersebut menjadi peluang besar bagi pesantren untuk lebih mandiri dalam menyediakan layanan gizi bagi para santri.
“Ini langkah yang sangat baik karena pesantren dan satuan pendidikan keagamaan dapat lebih mandiri dalam pengelolaan layanan pemenuhan gizi bagi santri dan peserta didiknya,” katanya.
Ia menjelaskan, pengajuan pendirian SPPG nantinya dilakukan oleh yayasan atau lembaga yang menaungi pesantren maupun satuan pendidikan terkait. Dengan pola tersebut, manfaat ekonomi dan pengelolaan program diharapkan bisa langsung dirasakan oleh lingkungan pendidikan itu sendiri.
“Meski demikian, ketentuan teknis mengenai tata kelola dan mekanisme pelaksanaan SPPG masih menunggu petunjuk teknis resmi dari BGN,” jelas Romo.
Selain menyoroti percepatan program, Romo juga menekankan pentingnya konsep dapur MBG yang fleksibel dan menyesuaikan karakteristik masing-masing pesantren.
Menurutnya, setiap pesantren memiliki kondisi berbeda, baik dari sisi jumlah santri, pola kegiatan, hingga sistem pengelolaan internal. Karena itu, pendekatan pelaksanaan program harus adaptif agar berjalan efektif.
“Kolaborasi antara BGN dan Kementerian Agama menjadi penting untuk memastikan program MBG dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu menjangkau lebih banyak pesantren dan santri di seluruh Indonesia,” tandasnya. (her)
