INDOPOSCO.ID – Komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi pengelolaan anggaran negara mengantarkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meraih penghargaan tertinggi “Jawara Of The Year 2025” dalam ajang penganugerahan kinerja anggaran oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II, Rabu (6/5/2026).
Penghargaan ini menjadi sangat prestisius karena SKK Migas terpilih sebagai yang terbaik di antara 235 satuan kerja mitra KPPN Jakarta II. Lingkup layanan KPPN Jakarta II sendiri mencakup pengelolaan perbendaharaan dengan total pagu anggaran mencapai sekitar Rp934 triliun pada 2025.
Tidak hanya meraih gelar juara umum, SKK Migas juga mencatatkan capaian unggul di tiga kategori penting, yakni Peringkat 1 Digitalisasi Pengelolaan Anggaran Subkategori Pagu Besar, Peringkat 2 IKPA Non-BA 015 Pagu Besar, serta Peringkat 1 Peningkatan Nilai IKPA Pagu Besar.
Sekretaris SKK Migas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Luky A. Yusgiantoro, menyampaikan capaian ini merupakan hasil kerja kolektif yang menunjukkan keseriusan lembaga dalam menjaga tata kelola anggaran negara yang kredibel.
“Penghargaan ini merupakan manifestasi komitmen SKK Migas dalam menjaga tata kelola anggaran negara yang akuntabel, transparan, dan kredibel. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang menjadi bagian dari pencapaian ini,” katanya.
Luky menegaskan, prestasi tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan standar yang harus terus dijaga keberlanjutannya.
“Kami berkomitmen penuh untuk menjaga prestasi ini. Semoga capaian SKK Migas dapat menjadi motivasi bagi satuan kerja lain untuk terus memberikan yang terbaik dalam mengelola anggaran APBN. Setiap rupiah anggaran negara harus dikelola dengan profesionalisme dan integritas tinggi demi dampak maksimal bagi bangsa,” tambahnya.
Capaian ini sekaligus mempertegas posisi SKK Migas sebagai lembaga yang tidak hanya fokus pada pencapaian target produksi energi nasional, tetapi juga unggul dalam administrasi, digitalisasi, serta tata kelola keuangan negara yang akuntabel.(rmn)
