INDOPOSCO.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Badan Karantina Indonesia (Barantin) memperkuat koordinasi dalam pengawasan komoditas impor guna memastikan setiap produk yang masuk ke Indonesia memenuhi dua aspek utama, yakni sehat dan halal.
Penguatan koordinasi ini dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap temuan bahan baku impor, termasuk Meat Bone Meal (MBM) yang merupakan bahan baku pakan ternak yang mengandung unsur porcine/babi.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hassan, mengatakan pengawasan dilakukan secara komprehensif untuk menjaga kualitas, kesehatan, gizi, serta kehalalan produk bagi masyarakat Indonesia.
“Temuan Meat Bone Meal yang mengandung porcine menjadi bagian dari langkah antisipasi kami. Kami bekerja sama erat untuk memastikan produk yang beredar di Indonesia terjamin mutu, sehat, bergizi, dan halal bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Haikal usai melakukan pertemuan dengan Kepala Barantin Abdul Kadir Karding di Kantor Barantin, Gedung Mina Bahari II, Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).
Menurut Haikal, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya makanan sehat, bergizi, dan halal sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia sebagai kekuatan besar Asia dalam 10 tahun mendatang.
“Dengan dasbor yang ada di tempat beliau ini sangat membantu, dan ini juga ada di tempat kami yang akan diintegrasikan. Mudah-mudahan bantuan dari teman-teman (Barantin, red) dan kerja sama, kita telah menghilangkan ego sektoral,” tutur Haikal.
BPJPH juga akan memperkuat pengawasan tidak hanya saat produk tiba di Indonesia, tetapi sejak dari negara asal melalui skema inspeksi awal.
Uji coba inspeksi awal telah dilakukan di sejumlah negara, antara lain Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, China, dan Korea Selatan.
“Kami melakukan double check, baik di negara asal maupun saat barang masuk ke Indonesia. Ini penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan konsumen Indonesia,” jelas Haikal.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Barantin, Abdul Kadir Karding, menegaskan setiap komoditas impor wajib memenuhi standar kesehatan sekaligus kehalalan.
“Setiap bahan atau komoditas yang masuk ke Indonesia harus dipastikan dua hal: pertama sehat, kedua halal,” ungkapnya.
Karding menjelaskan, kerja sama BPJPH dan Barantin akan mencakup harmonisasi regulasi, integrasi data dan informasi, serta pengawasan terpadu.
“Hari ini pembahasan sudah tuntas. Selanjutnya kami akan segera menindaklanjuti melalui aksi konkret dalam waktu dekat,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, BPJPH dan Barantin tengah menyiapkan integrasi dashboard bersama atau single window yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap jenis barang, volume, dan status kehalalan produk impor.
Langkah ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan seluruh barang yang masuk, diperdagangkan, dan diedarkan di Indonesia memiliki sertifikat halal mulai Oktober 2026, termasuk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan barang gunaan lainnya.
“Koordinasi ini penting sebagai langkah antisipasi agar implementasi regulasi berjalan baik, menghindari potensi pelanggaran, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen,” tutup Haikal.
Karding menambahkan, pada dasarnya jaminan produk halal merupakan kewajiban negara. Ia menuturkan, dengan adanya sertifikasi halal, tidak hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui jaminan produk sehat dan halal, namun juga menjamin penguatan keamanan pangan dan daya saing ekspor produk pangan asal Indonesia
“Sertifikat halal akan menjadi dokumen pelengkap dalam tindakan karantina, sehingga sinergi antara Barantin dan BPJPH dapat mendukung terwujudnya sistem pengawasan yang terintegrasi, akuntabel, dan mampu melindungi kepentingan masyarakat serta perekonomian nasional,” jelasnya. (rmn)
