INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua BAKN DPR Amin Ak memahami keluhan Presiden Prabowo terkait tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di level 6,5. Angka tersebut jauh di atas nilai ICOR negara tetangga, seperti Singapura 3, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam yang nilai ICOR-nya berada di kisaran 4.
Prabowo sempat menegaskan kondisi tersebut menunjukkan, Indonesia perlu melakukan pembenahan struktural agar pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas dan kompetitif.
Amin pun mendesak para pembantu presiden terutama jajaran anggota kabinet untuk menaruh perhatian serius dengan tingginya in-efisiensi dalam belanja pembangunan Indonesia. Tingginya nilai ICOR Indonesia juga diperkuat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai belanja pemerintah selama ini sangat tidak efisien.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa perekonomian nasional masih membutuhkan modal yang jauh lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan dibanding sejumlah negara lain di kawasan Asia Tenggara.
“ICOR yang tinggi menandakan efisiensi ekonomi kita masih rendah. Artinya, investasi yang masuk belum sepenuhnya mampu diubah menjadi output secara optimal. Ini harus menjadi alarm penting bagi pemerintah,” kata Amin di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Menurutnya, persoalan ICOR tidak bisa dipandang semata-mata sebagai masalah investasi. Akar persoalannya jauh lebih luas, mulai dari kepastian regulasi, kualitas birokrasi, biaya Logistik, produktivitas tenaga kerja, hingga efektivitas belanja negara.
“Masalah kita bukan sekadar kurang modal, tetapi bagaimana modal itu dikelola menjadi produktif. Kalau tata kelola lemah, birokrasi lambat, dan kebijakan tidak konsisten, maka biaya ekonomi akan terus tinggi,” tegas Amin.
Ia menambahkan, sektor-sektor strategis seperti ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga BUMN harus dibenahi secara serius. Jika tidak, anggaran besar yang digelontorkan berisiko tidak menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Program pangan harus didukung data yang akurat dan distribusi yang efisien. Pendidikan dan kesehatan harus menghasilkan SDM unggul. BUMN harus profesional dan tidak dibebani kepentingan di luar fungsi bisnisnya,” ujarnya.(dan)
