INDOPOSCO.ID – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menanggapi rencana evaluasi hingga penutupan program studi (prodi) oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan menekankan pentingnya kehati-hatian, transparansi, serta dasar kajian akademik yang kuat.
Menurutnya, meskipun peningkatan relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan industri merupakan hal penting, perguruan tinggi tidak boleh direduksi hanya sebagai pemasok tenaga kerja.
“Setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa,” ujar Hetifah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Politisi dari Partai Golkar itu menilai pendekatan yang lebih tepat adalah transformasi, bukan penutupan massal. Ia menyarankan agar prodi yang dinilai kurang relevan direvitalisasi melalui penguatan kurikulum, pendekatan interdisipliner, serta keterkaitan dengan potensi daerah dan kekayaan budaya lokal.
Lebih lanjut, Hetifah mengingatkan bahwa orientasi efisiensi yang berlebihan berpotensi menyempitkan ekosistem keilmuan dan melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban.
Oleh karena itu, ia mendorong agar evaluasi prodi dilakukan secara berkala, transparan, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, dunia industri, hingga asosiasi profesi.
“Jika penyesuaian harus dilakukan, maka wajib disertai masa transisi yang adil, serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen,” tegasnya. (dil)
