INDOPOSCO.ID – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengingatkan pemerintah untuk segera mengantisipasi dampak eskalasi geopolitik di Timur Tengah terhadap stabilitas ekonomi nasional dan daerah.
Konflik yang meluas, termasuk blokade Selat Hormuz, dinilai telah mengganggu asumsi dasar ekonomi makro dan berpotensi menekan daya beli masyarakat serta meningkatkan beban fiskal daerah.
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan, dinamika geopolitik global saat ini memiliki implikasi langsung terhadap perekonomian nasional, terutama pada sektor energi, logistik, dan inflasi yang dirasakan hingga ke daerah.
“Eskalasi geopolitik di Timur Tengah, termasuk blokade Selat Hormuz dan meluasnya konflik, telah mengubah secara fundamental lanskap ekonomi global dan menggugurkan asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2026,” ujar Sultan di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Sultan juga mengatakan bahwa DPD RI memandang bahwa ketidakpastian harga energi global telah membuat sejumlah asumsi fiskal menjadi tidak relevan, seperti penetapan Indonesian Crude Price sebesar 70 dolar AS per barel di tengah realitas harga minyak dunia yang sangat fluktuatif bahkan pernah melampaui 100 dolar AS per barel.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka fiskal yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika krisis energi dan disrupsi rantai pasok global yang bersifat non-linear,” tegasnya.
Ia menilai, penggunaan asumsi yang tidak mutakhir berpotensi menimbulkan risiko sistemik terhadap stabilitas ekonomi nasional, sekaligus memberikan tekanan signifikan bagi daerah melalui peningkatan biaya logistik dan inflasi energi.
Oleh karena itu, dalam konteks perlindungan masyarakat, lanjut Sultan, DPD RI menekankan pentingnya menjaga kapasitas fiskal daerah. Agar mereka tetap mampu merespons tekanan ekonomi, khususnya melalui kebijakan transfer ke daerah yang tidak boleh terganggu.
“Dalam konteks ini, kepastian transfer ke daerah harus tetap dijaga dan tidak boleh tereduksi, agar daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk melindungi daya beli masyarakat dan mencegah pelebaran ketimpangan ekonomi,” ungkapnya.
Menurut Sultan, DPD RI mendorong pemerintah perlu segera menyiapkan langkah fiskal yang lebih responsif untuk meredam dampak krisis global yang semakin kompleks. Dengan mendorong Pemerintah untuk segera mengambil langkah menyiapkan APBN Perubahan (APBN-P) 2026 sebagai instrumen fiskal yang responsif dan kredibel dalam meredam dampak krisis.
Sultan mengatakan, DPD RI menganggap lonjakan harga energi global harus menjadi peringatan serius. Pemerintah harus memperkuat kemandirian energi dan memperbaiki tata kelola distribusi energi nasional.
“Ini adalah alarm bagi kita untuk segera mewujudkan kedaulatan energi yang sejati,” katanya.(nas)
