INDOPOSCO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Hilmy Muhammad meminta pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan pasukan dalam misi perdamaian, khususnya di wilayah yang eskalasi konfliknya terus meningkat.
“Gugurnya 3 prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian di Lebanon dalam naungan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) tidak boleh dipandang sebagai risiko biasa,” ujar Gus Hilmy, sapaan Hilmy Muhammad, di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Ia menegaskan negara harus tegas, terukur, dan bermartabat dalam menyikapi peristiwa gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian tersebut.
“Ini bukan sekadar kabar duka. Ini tamparan keras bagi kita semua. Prajurit kita berangkat membawa mandat perdamaian dunia, bukan untuk menjadi korban dari situasi yang tidak terkendali,” ujarnya.
“Negara tidak boleh diam. Tidak cukup dengan belasungkawa,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa negara harus memberikan jaminan yang jelas, terukur, dan berkelanjutan, serta mengambil langkah konkret untuk memastikan keselamatan setiap prajurit yang dikirim dalam misi perdamaian.
“Jangan sampai pengabdian prajurit kita dibayar dengan kelalaian sistem. Evaluasi total harus dilakukan,” tegasnya.
Ia juga mengkritik keras Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait lemahnya perlindungan terhadap pasukan perdamaian, serta mendesak adanya tindakan tegas terhadap Israel yang dinilai terus memperkeruh konflik.
“PBB tidak boleh lepas tangan. Setiap negara mengirim pasukan dengan kepercayaan penuh pada mandat internasional. Maka PBB wajib memastikan perlindungan maksimal di lapangan,” ungkapnya.
“Jangan sampai pasukan perdamaian justru menjadi korban dari kelemahan sistem yang seharusnya melindungi mereka,” imbuhnya.
Ia meminta PBB berani bertindak tegas terhadap Israel sebagai pihak agresor, termasuk dengan menjatuhkan sanksi nyata, bahkan embargo jika diperlukan, guna memberikan efek jera serta melindungi warga sipil dan pasukan penjaga perdamaian.
Selain itu, ia mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam merespons situasi global, terutama terkait wacana pengiriman pasukan dalam skema Board of Peace (BoP), termasuk ke Gaza Strip.
“Pemerintah harus berpikir sangat matang. Jangan sampai pengiriman pasukan justru menempatkan Indonesia dalam posisi berhadap-hadapan dengan kekuatan lain di kawasan, termasuk Iran yang merupakan negara berdaulat dan memiliki kepentingan langsung dalam konflik tersebut,” pungkasnya. (nas)
