INDOPOSCO.ID – Komisi I DPR RI menegaskan bahwa negara harus bertanggung jawab penuh atas keselamatan prajurit TNI yang ditugaskan dalam misi internasional, menyusul gugurnya personel dalam misi perdamaian di Lebanon.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menyampaikan duka cita mendalam sekaligus menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penugasan prajurit di wilayah konflik.
“Ini adalah pengorbanan besar. Negara harus hadir memastikan perlindungan maksimal bagi setiap prajurit yang menjalankan tugas,” ujar Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, partisipasi Tentara Nasional Indonesia dalam misi perdamaian dunia merupakan bagian dari komitmen global Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa penugasan di wilayah berisiko tinggi harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang ketat dan terukur.
Dave menilai aspek keselamatan tidak boleh menjadi prioritas kedua. Negara, kata dia, wajib memastikan kesiapan operasional yang mencakup perlindungan personel, dukungan logistik, hingga penguatan intelijen di lapangan.
“Prajurit kita berada di wilayah dengan risiko tinggi. Negara tidak boleh lengah dalam memastikan keamanan mereka,” tegasnya.
Lebih jauh, legislator Fraksi Partai Golkar itu juga menyoroti tanggung jawab negara terhadap keluarga prajurit yang gugur. Ia menegaskan bahwa hak-hak keluarga harus dipenuhi secara layak dan berkelanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan institusional negara.
“Pengabdian prajurit tidak berhenti di medan tugas. Negara harus memastikan keluarga yang ditinggalkan mendapat perlindungan,” tambahnya.
Di sisi lain, Komisi I DPR RI mendorong pemerintah melakukan evaluasi komprehensif terhadap penugasan prajurit dalam misi internasional, termasuk mengkaji kemungkinan penyesuaian hingga penarikan pasukan dari wilayah dengan tingkat ancaman tinggi seperti Lebanon.
“Jika tingkat ancaman meningkat, maka opsi penyesuaian bahkan penarikan pasukan harus dipertimbangkan secara serius,” ujar Dave.
Ia menegaskan, evaluasi tersebut harus mencakup aspek teknis dan strategis, termasuk keberlanjutan misi di tengah dinamika konflik yang terus berubah.
Komisi I DPR RI, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap kebijakan penugasan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta perlindungan maksimal bagi prajurit.
“Kita tetap mendukung peran aktif Indonesia dalam misi perdamaian dunia, tetapi keselamatan prajurit tidak boleh dikompromikan,” pungkasnya. (dil)
