INDOPOSCO.ID – Ancaman krisis pangan global kian nyata di tengah eskalasi konflik geopolitik dunia. Ketegangan yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, serta perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina, dinilai memperparah tekanan terhadap harga dan distribusi pangan dunia.
Situasi ini memicu kekhawatiran akan terganggunya keseimbangan pangan global. Program Millennium Development Goals (MDGs) disebut belum mampu mengatasi kelaparan, dengan sekitar 1 miliar penduduk dunia masih terancam kekurangan pangan.
Selain itu, target Sustainable Development Goals (SDGs) poin kedua untuk mengakhiri kelaparan pada 2030 juga dinilai terancam gagal akibat perubahan peta pangan global yang semakin ekstrem.
Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menilai kondisi tersebut menunjukkan kegagalan dunia dalam mengelola distribusi pangan secara adil dan berkelanjutan. Ia menyebut meningkatnya konflik global membuat negara produsen cenderung menahan pasokan untuk kepentingan domestik.
“Artinya dunia gagal mengatur perputaran pangan global. Adanya perang membuat ketidakpastian meningkat sehingga negara produsen cenderung menahan pangan untuk mereka sendiri,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Senin (30/3/2026).
Menurutnya, kondisi ini berdampak pada kenaikan harga, menurunnya ketersediaan, serta meningkatnya permintaan pangan global. Bahkan, komoditas pangan kini berpotensi menjadi alat politik yang merugikan petani sebagai produsen utama.
“Pangan dan energi kini menjadi instrumen untuk menguasai suatu negara, sementara petani tetap berada dalam kondisi sulit,” tambahnya.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Riyono mengusulkan tiga langkah strategis bagi Indonesia. Pertama, memperkuat cadangan pangan nasional sebagai fondasi kedaulatan pangan, termasuk menjaga kualitas dan pengelolaan stok beras yang telah mencapai 4 juta ton.
Kedua, memberikan perlindungan kepada petani melalui kebijakan harga yang menguntungkan serta skema asuransi pertanian guna menghadapi risiko perubahan iklim seperti kemarau panjang.
Ketiga, menjaga bahkan meningkatkan anggaran sektor pertanian dan perikanan. Ia menegaskan anggaran sekitar Rp60 triliun tidak boleh dipangkas karena sektor ini menjadi kunci ketahanan pangan nasional.
Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, langkah-langkah tersebut penting agar Indonesia tidak terdampak langsung oleh krisis pangan global. Pemerintah juga diharapkan memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga dengan harga yang terjangkau hingga ke seluruh pelosok.
“Negara harus hadir memastikan pangan tetap tersedia dan terjangkau bagi seluruh rakyat, di tengah tekanan global yang semakin tidak pasti,” pungkasnya. (dil)
