INDOPOSCO.ID – Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengingatkan Prabowo Subianto bahwa tantangan terbesar dalam pemerintahannya bukan sekadar menjalankan program, tetapi menghindari kesalahan sekecil apa pun.
Menurut pria yang akrab disapa Hensa itu, standar publik saat ini tidak lagi biasa. Kesalahan kecil bisa berdampak besar pada persepsi masyarakat.
“Kalau Presiden Prabowo ingin dianggap sebagai presiden yang lebih baik dibandingkan presiden sebelumnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah minimalisasi blunder, bahkan zero blunder dalam melaksanakan program-programnya,” ujar Hensa melalui gawai, Kamis (26/3/2026).
Hensa menilai, dalam konteks politik Indonesia, ingatan publik cenderung selektif dan seringkali berat sebelah. Hal-hal negatif lebih cepat menempel dibanding capaian positif yang membutuhkan waktu panjang untuk dibangun.
“Bila ada blunder dalam pelaksanaan program pemerintahannya, maka dosa-dosa presiden sebelumnya itu seperti terlupakan karena rakyat akan berfokus pada blunder presiden saat ini,” jelas Hensa.
Salah satu contoh yang ia soroti adalah polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang digadang-gadang sebagai langkah besar untuk peningkatan kualitas gizi itu justru menuai tanda tanya saat dikaitkan dengan rencana pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Politisi Adian Napitupulu sebelumnya menyinggung ketidaksinkronan kebijakan tersebut: siswa diminta belajar dari rumah demi efisiensi, namun tetap harus datang ke sekolah untuk mengambil jatah makanan.
Menurut Hensa, kontradiksi semacam ini berpotensi menjadi titik lemah yang mudah disorot publik.
“Masalah penerapan PJJ namun tetap mengambil MBG ke sekolah itu kan merupakan salah satu contoh hal kontroversial yang bisa membuat pemerintahan Prabowo dianggap tidak lebih baik dibandingkan pemerintahan presiden sebelumnya,” tutur Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung isu lain yang tak kalah sensitif, yakni pengadaan mobil buatan India dalam program Koperasi Desa Merah Putih. Bagi Hensa, kontroversi seperti ini memiliki daya ingat yang lebih kuat di benak masyarakat dibanding proyek-proyek besar yang kompleks.
“Kontroversi-kontroversi seperti inilah yang harus diminimalisir, karena rakyat akan lebih mudah mengingat lele mentah atau mobil India untuk Koperasi Merah Putih dibandingkan kontroversi IKN,” ungkapnya.
Dalam situasi seperti ini, Hensa menekankan bahwa pengawasan ketat dan evaluasi rutin menjadi kunci utama. Bukan hanya untuk memastikan program berjalan, tetapi juga untuk menjaga persepsi publik tetap positif.
“Intinya, Presiden Prabowo harus berhati-hati dalam melaksanakan program bila tidak ingin dianggap sebagai presiden yang tidak lebih baik dari presiden-presiden sebelumnya,” tambahnya.
Di tengah ekspektasi tinggi publik, satu kesalahan bisa menjadi sorotan nasional. Dan dalam politik, seperti diingatkan Hensa, yang diingat seringkali bukan keberhasilan, melainkan kekeliruan. (her)
