INDOPOSCO.ID – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp308 triliun melalui kebijakan efisiensi besar-besaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi bersama jurnalis dan ekonom di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3/2026).
“Kalau tidak dipotong, ini ke arah korupsi,” tegas Prabowo.
Presiden menjelaskan, penghematan dilakukan dengan memangkas berbagai pos belanja yang dinilai tidak produktif, seperti pembelian alat tulis kantor (ATK) berlebihan, rapat dan seminar di luar kantor, pengadaan barang rutin yang tidak efisien, dan kajian yang tidak menyentuh persoalan Utama.
Menurutnya, banyak pengeluaran yang selama ini tidak berdampak langsung pada kebutuhan rakyat.
Prabowo menilai efisiensi perlu dilakukan karena tingkat efisiensi anggaran Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain.
Ia menyinggung indikator ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran. Indonesia: 6,5; Thailand & Malaysia: 4; dan Vietnam: 3,6. Semakin tinggi angka ICOR, semakin tidak efisien penggunaan anggaran.
Potensi Pemborosan Capai 30 Persen
Dengan nilai APBN mendekati Rp3.700 triliun, Presiden memperkirakan potensi inefisiensi mencapai sekitar 30 persen atau setara 75 miliar dolar AS.
“Artinya kita lebih tidak efisien dibanding negara tetangga,” ujarnya.
Prabowo menegaskan kebijakan efisiensi akan terus dilanjutkan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi krisis global.
Ia juga menyinggung langkah negara lain yang mulai menerapkan pengurangan hari kerja, dan skema kerja dari rumah (WFH).
Menurutnya, Indonesia juga berpotensi menerapkan sistem serupa, dengan estimasi hingga 75 persen pegawai dapat bekerja dari rumah.
Prabowo menegaskan tujuan utama kebijakan ini adalah menyelamatkan uang negara dari praktik yang berpotensi merugikan rakyat.
“Kita harus berani menghadapi kenyataan dan memperbaiki sistem,” ujarnya.
Kebijakan efisiensi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan fiskal sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara tepat sasaran. (dam)
