INDOPOSCO.ID – Peringatan Presiden Prabowo Subianto kepada jajarannya agar tidak menyampaikan laporan yang direkayasa atau dimanipulasi justru memunculkan kekhawatiran baru dari kalangan pengamat politik.
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai pernyataan tersebut menjadi sinyal adanya persoalan serius di dalam lingkaran pemerintahan sendiri.
Menurutnya, peringatan itu menunjukkan kemungkinan adanya praktik manipulasi informasi dari bawahan yang lebih berorientasi pada pencitraan keberhasilan daripada penyelesaian masalah nyata di masyarakat.
“Presiden sendiri sudah memperingatkan soal laporan akal-akalan ini, tapi kenyataannya peringatan itu justru membuktikan bahwa pembusukan sudah merajalela di lingkaran dalam. Para bawahan seharusnya membantu presiden, bukan malah membebani dengan data palsu yang akhirnya membuat presiden harus membersihkan sendiri,” ujar Hensa -sapaan Hendri Satrio- melalui gawai, Minggu (15/3/2026).
Ia menilai situasi tersebut membuat Presiden Prabowo kerap turun langsung menjelaskan berbagai isu yang sebenarnya bisa ditangani oleh pejabat terkait.
Dalam pandangannya, kondisi ini menandakan adanya persoalan serius dalam pola komunikasi pemerintahan.
“Menurutnya, segala permasalahan selalu berujung pada sosok Prabowo, sehingga muncul fenomena pembusukan karakter presiden dari dalam,” jelas Hensa
Hensa mengaku heran melihat hampir setiap polemik publik pada akhirnya harus dijelaskan langsung oleh kepala negara.
“Saya heran, kenapa harus selalu Prabowo yang pasang badan, menjelaskan ini, menjelaskan itu. Semuanya balik lagi ke dia, ini semacam pembusukan memang,” ungkapnya.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu mencontohkan polemik yang muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan mendapat penolakan dari sejumlah sekolah.
Dalam kasus tersebut, lanjut Hensa, publik justru melihat Presiden yang aktif memberikan klarifikasi. Padahal, semestinya pejabat di kementerian terkait yang berada di garis depan menjelaskan program tersebut kepada masyarakat.
“Ini semacam pembusukan yang dilakukan oleh orang-orang Prabowo sendiri, sampai akhirnya apa pun yang terjadi, Prabowo yang disalahkan,” ujarnya.
Hensa menilai situasi ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa presiden bekerja sendirian tanpa dukungan efektif dari timnya.
Karena itu, ia mengingatkan pentingnya pengaturan strategi komunikasi politik di level pemerintahan.
Menurutnya, presiden perlu lebih berhati-hati dalam mengelola kemunculan publik serta pesan yang disampaikan.
“Kita jadi lupa bahwa orang lain yang seharusnya mengurus permasalahan seperti MBG itu, dan kemunculan Prabowo ini menurut saya akan membuat pembusukan karakternya makin besar karena lama-lama orang nggak percaya lagi, terus-terusan dia yang ngomong dan orang akan beranggapan bahwa ini Presiden bekerja sendirian,” paparnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi seperti ini dapat dimanfaatkan oleh lawan politik. Jika Presiden terlalu sering muncul untuk merespons setiap polemik, beban politik justru akan semakin terkonsentrasi pada dirinya.
“Meski Presiden memang pekerjaan ‘one man show’, tapi kalau dia semuanya turun tangan sendiri ini membuat semua beban ditumpuk di pundaknya,” tutur Hensa.
Lebih jauh, ia menilai yang terjadi bukan sekadar persoalan komunikasi biasa. Hensa menyebutnya sebagai potensi pembusukan citra presiden jika pola tersebut terus berlanjut.
“Dan jangan lupa, setiap kali Presiden turun tangan, itu bahaya karena ada sisi negatifnya yaitu bisa dimanfaatkan lawan politik. Ingat, semakin sering bicara, semakin besar peluang salah, dan ini harus diminimalisir,” katanya.
Ia menambahkan, dalam era media digital seperti sekarang, setiap pernyataan pejabat publik sangat mudah dipotong dan disebarkan ulang dengan konteks yang berbeda.
“Nah, di era sekarang, ketika salah kan video-video itu jadi gampang dipotong, dijahit, clipper, ditambah konteks yang tidak seharusnya. Jadi mesti dipahami juga dampak-dampak tersebut,” tambahnya. (her)
