INDOPOSCO.ID – Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) menilai kebijakan pemerintah Arab SaudKomnasHajii akan menjadi faktor kunci dalam menentukan kelanjutan penyelenggaraan ibadah haji 2026 atau 1447 Hijriah di tengah meningkatnya tensi konflik di kawasan Timur Tengah.
Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, mengatakan situasi geopolitik yang memanas akibat konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel berpotensi memengaruhi keamanan serta ruang udara yang menjadi jalur penerbangan jemaah haji.
Menurutnya, kondisi ini menjadi ujian berat bagi pemerintah Indonesia menjelang keberangkatan kelompok terbang (kloter) perdana yang dijadwalkan kurang dari dua bulan lagi. Indonesia sendiri memiliki kuota sekitar 221 ribu jemaah, menjadikannya negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia.
“Keamanan jemaah tentu menjadi prioritas utama. Namun keputusan untuk membatalkan pemberangkatan juga tidak mudah karena dapat memicu penumpukan antrean haji dan berdampak pada berbagai kontrak layanan yang sudah disepakati,” kata Mustolih melalui gawai, Sabtu (14/3/2026).
Ia menjelaskan pembatalan sepihak juga berpotensi menimbulkan persoalan besar karena biaya penyelenggaraan haji yang mencapai triliunan rupiah telah digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti penerbangan, hotel, konsumsi, transportasi, hingga layanan di Masyair yang sebagian besar melibatkan perusahaan swasta.
Karena itu, Komnas Haji meminta pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melakukan kajian komprehensif sebelum mengambil keputusan terkait penyelenggaraan haji tahun ini.
Kajian tersebut, kata Mustolih, perlu melibatkan sejumlah pihak, termasuk DPR, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, unsur intelijen, serta kedutaan besar Indonesia di kawasan Timur Tengah. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan sikap negara-negara pengirim jemaah lain seperti Malaysia, Pakistan, Turki, dan Yaman.
Menurutnya, pijakan utama dalam menentukan kebijakan tetap harus merujuk pada keputusan Arab Saudi sebagai tuan rumah penyelenggaraan ibadah haji.
“Apakah haji tetap diselenggarakan secara normal, dibatasi seperti saat pandemi, atau menerapkan protokol khusus jika situasi keamanan memburuk,” ujarnya.
Sejauh ini, menurut dia, pemerintah Arab Saudi disebut masih menyatakan kesiapan penuh untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun ini. Meski demikian, Komnas Haji menilai pemerintah Indonesia perlu meminta jaminan keamanan yang jelas bagi ratusan ribu jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci.
Mustolih juga mengingatkan bahwa dalam sejarahnya, penyelenggaraan haji bagi jemaah Indonesia kerap berlangsung di tengah situasi global yang tidak stabil.
Ia mencontohkan pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga saat terjadinya perang dunia dan konflik regional seperti Perang Teluk antara Iran dan Irak pada 1990, pengiriman jemaah haji dari Indonesia tetap berjalan.
“Preseden sejarah tersebut bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan, meski harus diakui bahwa lanskap perang modern saat ini melibatkan teknologi jarak jauh yang jauh lebih destruktif,” kata Mustolih. (nas)
