INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid (NNW), mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mewacanakan pembatalan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Hidayat menilai hingga saat ini Arab Saudi sebagai tuan rumah penyelenggaraan haji masih tetap melanjutkan berbagai persiapan. Bahkan pada 4 Maret 2026, pemerintah Saudi telah membuka pendaftaran bagi warga domestik yang akan melaksanakan ibadah haji.
“Kesiapan yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Pakistan sebagai negara terbesar kedua yang mengirimkan jemaah haji ke Mekah,” kata Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Haji Didorong Jadi Momentum Perdamaian
Anggota Komisi VIII DPR RI itu justru mendorong agar penyelenggaraan haji tahun ini dapat menjadi momentum untuk menghentikan konflik dan menciptakan perdamaian di Timur Tengah.
Ia meminta pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, aktif melakukan diplomasi kepada negara-negara yang terlibat konflik seperti Amerika Serikat dan Iran, serta anggota Organisasi Kerja Sama Islam.
Menurutnya, diplomasi tersebut penting agar semua pihak menghormati pelaksanaan ibadah haji dan menjamin keselamatan jutaan jemaah yang datang dari berbagai negara.
“Pemerintah bisa menjadikan ini sebagai sarana diplomasi menghadirkan perdamaian, menghentikan perang, semoga dengan berkahnya haji perang bisa berhenti dan perdamaian permanen bisa terwujud,” ujarnya.
Indonesia Punya Kepentingan Besar
Hidayat menegaskan Indonesia memiliki kepentingan besar terhadap kelancaran ibadah haji karena menjadi negara dengan jumlah jemaah terbanyak.
Tahun ini Indonesia diproyeksikan memberangkatkan sekitar 221 ribu jemaah haji ke Tanah Suci.
“Indonesia sebagai pengirim jamaah haji terbanyak tentu sangat berkepentingan terhadap kelancaran penyelenggaraan haji,” kata politisi dari daerah pemilihan DKI Jakarta itu.
Usulkan Skema Darurat
Meski menolak pembatalan yang tergesa-gesa, Hidayat mengakui pemerintah tetap perlu menyiapkan skenario darurat apabila eskalasi konflik di Timur Tengah semakin meningkat.
Salah satu opsi yang ia usulkan adalah mempersingkat masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi jika situasi keamanan memburuk setelah pelaksanaan ibadah haji.
Ia mencontohkan situasi tahun lalu ketika konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran meningkat setelah puncak pelaksanaan haji.
Apresiasi Persiapan Haji
Hidayat juga mengapresiasi berbagai persiapan haji yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sejauh ini.
Beberapa capaian yang disoroti antara lain proses penginputan visa telah mencapai 100 persen dengan 198.410 visa terbit (97,58 persen), layanan akomodasi telah dibayar 100 persen, layanan konsumsi telah dibayar lebih dari 90 persen, dan pembayaran tahap pertama layanan penerbangan mencapai 35 persen.
Ia juga meminta pemerintah memastikan dua syarikah atau perusahaan layanan haji yang telah ditunjuk benar-benar memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah.
Selain itu, kartu Nusuk sebagai identitas utama jemaah selama musim haji diharapkan sudah dapat dibagikan sejak jemaah berada di embarkasi di Indonesia.
“Jika persiapan penyelenggaraan ibadah haji terus berjalan dengan baik dan disampaikan secara positif ke publik, maka ini bisa menentramkan calon jemaah haji yang sebagian besar sudah menunggu lebih dari 20 tahun untuk berangkat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa skenario darurat tetap perlu disiapkan, namun prioritas utama pemerintah adalah memastikan penyelenggaraan haji 1447 H berlangsung aman, damai, dan profesional. (dam)
