INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyerahkan bantuan stimulan rumah rusak tahap kedua kepada masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, Aceh, Selasa (3/3/2026). Total bantuan yang disalurkan untuk Kabupaten Bireuen pada tahap II mencapai Rp86,1 miliar, mencakup ribuan unit rumah rusak ringan dan rusak sedang.
Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara langsung oleh Menko PMK di Kabupaten Bireuen, Aceh. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Dalam tahap kedua ini, Menko PMK menuturkan bahwa Kabupaten Bireuen menerima alokasi terbesar dibandingkan daerah lain di tiga provinsi terdampak. Tercatat sebanyak 4.347 unit rumah memperoleh bantuan yang terdiri dari 2.954 unit rumah rusak ringan senilai kurang lebih Rp44,31 miliar, serta 1.393 unit rumah rusak sedang senilai Rp41,79 miliar.
“Hari ini adalah tahap kedua kita menyalurkan bantuan stimulan untuk rumah rusak sedang dan rusak ringan. Kabupaten Bireuen mendapatkan bantuan terbesar dalam program rehab tahap dua di tiga provinsi ini,” ujar Pratikno.
Menko PMK menegaskan bahwa percepatan pemulihan di wilayah terdampak merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga. Pemerintah, menurutnya, akan terus bekerja keras agar proses rehabilitasi berjalan secepat mungkin meskipun menghadapi tantangan bencana berulang di berbagai wilayah di Indonesia.
“Bapak Presiden selalu memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga untuk secepat-cepatnya memulihkan Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kami memohon maaf barangkali Bapak Ibu mengharapkan jauh lebih cepat yang bisa kami lakukan, tetapi kita akan terus berusaha untuk secepatnya. Termasuk pembangunan kembali rumah rusak berat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan perhatian khusus menjelang Ramadan dan Idul Fitri, agar masyarakat terdampak dapat menjalankan ibadah dan merayakan hari raya dengan lebih nyaman.
Di sisi perencanaan, pemerintah telah menetapkan rencana induk versi 1 dan saat ini menunggu masukan hingga akhir Maret untuk finalisasi. Rencana induk tersebut akan menjadi dasar penganggaran oleh Kementerian Keuangan, sehingga pemerintah daerah diminta aktif mengawal pengajuan usulan sesuai tata prosedur yang berlaku kepada Bappenas.
“Penetapan rencana induk ini menjadi penting karena menjadi basis untuk penganggaran oleh Kementerian Keuangan. Jadi bagi para kepala daerah, mohon dikawal untuk memasukkan usulan sesuai dengan tata prosedur yang berlaku ke Bappenas pada Maret ini,” tuturnya. (ney)
